Suara.com - Data milik 279 juta penduduk Indonesia dikabarkam bocor dan dijual. Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut kebocoran data itu sebagai kejadian luar biasa.
Mardani meminta dugaan kebocoran itu ditelusuri lebih lanjut hingga mengetahui siapa pelakunya.
"Ini kejadian luar biasa. Mesti ditelusuri di mana letak kebocorannya. Pelakunya mesti dihukum," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).
Di sisi lain, Mardani berujar adanya kebocoraan data ratusan juta penduduk itu menggambarkan bahwa data base Indonesia rentan disusupi.
"Tapi lebih penting lagi ini menunjukkan bahwa data base kita sangat rentan dan berbahaya. Keputusan sentralisasi data mesti diikuti dengan keamanan data yang super kuat,"
Mardani mengatakan nantinya Komisi II akan mendalami dugaan kebocoran data tersebut kepada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
"Barusan kami konfirmasi, pihak Dirjen Dukcapil meyakini itu bukan struktur data dari Dukcapil. Tapi kami akan dalami," kata Mardani.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan buka suara soal dugaan adanya kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang disebar via Twitter. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakah kebocoran data memang berasal dari BPJS Kesehatan.
"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata pihak BPJS ketika dikonfirmasi, Kamis (20/5/2021).
Baca Juga: 279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor, Kominfo: Belum Bisa Disimpulkan
Selain itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa mereka telah memastikan keamanan data peserta terlindung. Sebab lembaga tersebut memiliki sistem pengamanan data yang dinilai ketat dan berlapis.
"Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," jelasnya.
Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga memastikan telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.
Sebagaimana diketahui, Media sosial Twitter dihebohkan dengan beredarnya kebocoran data penduduk Indonesia hingga 279 juta orang. Data ini diketahui dijual di forum online Raidforums.com pada 12 Mei 2021 lalu.
Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data ini terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, hingga alamat.
Akun tersebut juga memberikan 1 juta sampel untuk mengeceknya secara gratis dari total 279 juta data. Bahkan 20 juta data lainnya juga menampilkan foto pribadi.
Disebutkan bahwa data ini didapatkan dari BPJS Kesehatan. Akun tersebut mengatakan kumpulan data ini dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar Rp 87,6 juta.
Berita Terkait
-
279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor, Kominfo: Belum Bisa Disimpulkan
-
Ditjen Dukcapil: Data Penduduk yang Bocor di Internet Bukan Dari Kami
-
Info Gaji Ratusan Juta Penduduk Indonesia Bocor, Diduga dari BPJS Kesehatan
-
Heboh 279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor dan Diperjualbelikan
-
2,3 Juta Data Penduduk di KPU Diduga Bocor, Ini Kata Menkominfo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu