Suara.com - Diplomat TPNB-OPM, Amatus Akouboo meminta dukungan internasional agar membantu mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Papua Barat melawan apa yang mereka sebut kolonial Indonesia.
Dalam pidato pada acara Perayaan Hari Pasukan Perdamaian PBB di Australia Sabtu (29/5), Akouboo menyebut Indonesia sebagai kolonial.
"Seperti kita ketahui kolonialisme dunia masih ada, kemudian memusnahkan penduduk asli di seluruh dunia. Di bawah pemerintahan kolonial Indonesia saat ini hampir satu juta warga sipil Papua Barat yang tidak bersalah meninggal di tanah air mereka. Ini karena pengingkaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan." sebut Amatus Akouboo dalam siaran persnya yang diterima Suara.com, Sabtu (29/5/2021).
"Status hukum West Papua menurut hukum internasional dan United Nations Charter masih diperdebatkan, klaim Indonesia atas West Papua jelas ilegal," sambungnya.
Amatus Akouboo juga menyebutkan jika resolusi internasional dibutuhkan untuk mengatasi apa yang ia sebu "konflik bersenjata yang sedang berlangsung, pelanggaran HAM, genosida dan krisis kemanusiaan".
"Sejak 2017 hingga saat ini lebih dari 65.000 pengungsi internal dan lebih dari 500 anak dan Ibu meninggal akibat konflik bersenjata di Nudama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Timika… Itu terus berlanjut tanpa bantuan internasional.
"Lebih banyak korban jiwa akan datang karena saat ini Presiden Indonesia, Jokowi mengumumkan perang nasional melawan Papua Barat, dia sudah berprasangka buruk terhadap Gerakan Papua Merdeka dan pendukungnya sebagai kelompok teroris." jelas Amatus Akouboo.
Keputusan Presiden Jokowi tersebut ia anggap sebagai "izin baru pemerintah Indonesia untuk melenyapkan seluruh orang asli Papua,".
Ia juga menyebutkan jika saat ini dunia sedang tertuju pada konflik Palestina dan Israel yang membuat "Indonesia senang tapi Papua Barat kesal."
Baca Juga: Seorang Ibu Diminta Pindah saat Menyusui, Pusat Perbelanjaan Ini Diserbu Puluhan Emak-emak
"Oleh karena itu, kami mendorong pencinta perdamaian, pembela keadilan dan pendukung kebebasan di Australia dan secara global untuk berdiri dengan perjuangan Papua Barat, solidaritas dan dukungan Anda sangat penting, Anda adalah bagian dari misi penyelamatan hidup," jelas Amatus Akouboo.
"Gerakan Papua Merdeka sebagai badan politik yang tertinggi mencari penjaga perdamaian, dialog yang dimediasi secara internasional dan jalur hukum untuk hak menentukan nasib sendiri," imbuhnya.
Di akhir pidatonya, ia meminta dukungan kepada UNAA untuk "mengajukan permintaan kepada pemerintah Australia untuk membawa masalah kritis ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk misi penjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik bersenjata di Papua Barat."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'