Suara.com - Pemerintah tengah fokus mendorong kelompok lanjut usia atau lansia untuk ikut program vaksinasi Covid-19 sebab mereka termasuk kelompok rentan yang berpotensi meninggal jika terpapar corona.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu menyebut, salah satu hal kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia adalah kemudahan akses ke lokasi vaksinasi.
Maxi meminta daerah perlu melakukan gerakan bersama yang jauh lebih masif dengan melibatkan stakeholder terkait agar semakin banyak lansia yang divaksinasi.
“Kami membuat kebijakan, satu pendamping yang membawa dua lansia akan ikut disuntik vaksin. Mudah-mudahan daerah juga akan diimplementasikan. Karena ada 456 Kabupaten/Kota yang cakupan vaksinasi lansia masih di bawah 25 persen. Saya kira daerah perlu mencontoh DKI Jakarta, yang camat maupun lurah ikut terlibat untuk memobilisasi lansia,” ucap dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi lansia penting, sebab kematian pada kelompok usia 46-59 tahun mencapai 35,5 persen, usia 31-45 tahun sebanyak 11,2 persen, sisanya berasal dari kelompok usia 30 tahun ke bawah.
"Hingga Jumat 28 Mei 2021 angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia bertambah 193 orang sehingga total mencapai 50.100 orang," kata Wiku
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menambahkan, lansia merupakan kelompok rentan sama seperti bayi dan anak-anak.
Daya tahan tubuh lansia lebih rendah dibandingkan dewasa muda, maka wajar saja jika terinfeksi, mereka lebih berat menghadapinya.
Kemudian, lanjutnya, lansia sebagian besar memiliki komorbid, penyakit degeneratif yang diderita lansia karena penuaan, apalagi jika komorbidnya tidak terkontrol.
Baca Juga: Vaksinasi Lansia di Sleman Nomor Tiga Tercepat Secara Nasional, Begini Kata Dinkes
"Tentu saja vaksinasi dan protokol kesehatan juga harus jalan," kata Masdalina.
Diketahui,jumlah lansia yang sudah divaksin masih sedikit, baru 3.293.415 lansia yang mendapat dosis pertama, dan 2.716.967 lansia yang sudah menuntaskan vaksin, padahal jumlah sasarannya 21.553.118 orang lansia.
Berita Terkait
-
CDC Rilis Panduan Tangani Pasien Peradangan Jantung Usai Vaksin Covid-19
-
Jangan Ragu! ITAGI dan Komnas KIPI Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Aman Buat Lansia
-
CEK FAKTA: Benarkah Infeksi Jamur Hitam Menular Lewat Kulkas dan Bawang?
-
Muncul Covid-19 Hibrida di Vietnam, Gabungan Varian India dan Inggris
-
Caketum KADIN Arsjad Rasjid: Sinergi UMKM dan Pemerintah Penting Untuk Pertumbuhan Ekonomi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak