Suara.com - Pemerintah China akan memberikan izin kepada warganya untuk memiliki hingga tiga anak, sekaligus membatalkan aturan pembatasan yang kontroversial.
Menurut media pemerintah China, menyadur The Sun, Selasa (1/6/2021) langkah itu sudah disetujui oleh Presiden Xi Jinping.
Keputusan tersebut dibuat menyusul timbulnya kekhawatiran tentang pertumbuhan populasi yang lambat di negara yang saat ini menduduki penduduk tertinggi di dunia.
"Untuk lebih mengoptimalkan kebijakan kelahiran, (China) akan menerapkan kebijakan satu-pasangan-bisa-memiliki-tiga-anak," kata kantor berita negara Xinhua dalam laporannya.
Xinhua melaporkan jika aturan tersebut akan diimbangi dengan "langkah-langkah pendukung, yang akan meningkatkan struktur populasi negara".
Pengumuman itu mendapat tanggapan dingin di media sosial Tiongkok, banyak warganet yang mengatakan mereka tidak mampu memiliki bahkan satu atau dua anak.
"Saya bersedia memiliki tiga anak jika Anda memberi saya 5 juta yuan (Rp 11 miliar)," tulis seorang warganet di media sosial Weibo.
Awal bulan ini, sensus dalam satu dekade menunjukkan bahwa populasi China tumbuh lambat selama satu dekade terakhir sejak 1950-an, menjadi 1,41 miliar.
Data juga menunjukkan tingkat kesuburan di China hanya 1,3 anak per wanita untuk tahun 2020 saja, setara dengan masyarakat yang menua seperti Jepang dan Italia.
Baca Juga: Covid-19 Tiba-tiba Melonjak di Guangzhou China, Penerbangan Dibatalkan
Angka kelahiran tahunan China juga merosot dan mencatatkan rekor terendah yakni 12 juta kelahiran pada tahun 2020, kata Biro Statistik Nasional.
Laju pertumbuhan penduduk yang lambat datang bersamaan dengan penurunan tajam jumlah usia kerja, yang juga meningkatkan kekhawatiran akan krisis.
Keseimbangan gender di China juga dipengaruhi oleh kebijakan satu anak selama beberapa dekade dan preferensi sosial tradisional untuk anak laki-laki yang mendorong terjadinya aborsi.
Meskipun kebijakan tersebut telah dilonggarkan dalam beberapa tahun terakhir, ini tidak mendorong ledakan bayi seperti yang diharapkan para pejabat.
Turunnya tingkat pernikahan dalam beberapa tahun terakhir juga ikut berperan dalam tingkat kelahiran yang lebih lambat.
Sepertiga orang China diperkirakan akan menjadi lansia pada tahun 2050, memberikan tekanan besar kepada negara bagian untuk memberikan dana pensiun dan perawatan kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB