Suara.com - Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, menyayangkan pernyataan yang menyebut sebanyak 51 pegawai KPK dari 75 orang yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terancam dipecat karena dianggap sudah tak bisa ditolong dan dibina.
Harun mengatakan, jika para pegawai yang sudah dinonaktifkan dinilai tak bisa lagi dibina justru karena pimpinan KPK yang tak bisa melakukan pembinaan.
"Karena itu saya sangat mengharapkan kepada bapak-bapak saya ibu-ibu saya ya pimpinan kami ini anak mu kami ini lahir dari diri mu kalau kami ini dibilang nggak bisa dibina yang salah siapa? Ya bapaknya dong kan begitu," kata Harun ditemui ketika akan diperiksa terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Pria yang sempat dijuluki sebagai Raja OTT oleh ketua KPK Firli Bahuri ini menegaskan, bahwa tidak ada orang yang disebut tidak bisa dibina.
"Nah apakah mereka ini menganggap dirinya Tuhan sehingga tak bisa membina?. Tuhan saja bisa merubah loh sehari dapat hidayah bisa berubah kita dari awalnya penjahat bisa jadi baik itu seketika itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Harun meminta para pimpinan KPK termasuk Firli bisa transparan menjelaskan polemik mengenai TWK. Menurutnya, semua tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi.
"Itu lah yang menjadi keanehan, semuanya dilakukan di ruang gelap, ini yang kita menuntut agar hasil tes dibuka, biar kita bermain di ruang terang, justru kami ada banyak info dari luar, begini begini, katanya yang 24 itu sekarang belum bisa juga ditarik lagi namanya. Ini ada apa, mari kita main di ruang terang, jangan menutupi di ruang gelap," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Baca Juga: Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Berita Terkait
-
Minta Jokowi Atasi Kisruh TWK, Penyelidik Harun: Tak Ada Pekerjaan, Tapi Digaji Negara
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
-
Bakal Panggil Lima Pimpinan KPK, Komnas HAM Minta Firli Bahuri Cs Kooperatif
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Beasiswa Harita Gemilang Antar Mahasiswa Pulau Obi dari Desa ke Kampus Perantauan
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan