Suara.com - Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, menyayangkan pernyataan yang menyebut sebanyak 51 pegawai KPK dari 75 orang yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terancam dipecat karena dianggap sudah tak bisa ditolong dan dibina.
Harun mengatakan, jika para pegawai yang sudah dinonaktifkan dinilai tak bisa lagi dibina justru karena pimpinan KPK yang tak bisa melakukan pembinaan.
"Karena itu saya sangat mengharapkan kepada bapak-bapak saya ibu-ibu saya ya pimpinan kami ini anak mu kami ini lahir dari diri mu kalau kami ini dibilang nggak bisa dibina yang salah siapa? Ya bapaknya dong kan begitu," kata Harun ditemui ketika akan diperiksa terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Pria yang sempat dijuluki sebagai Raja OTT oleh ketua KPK Firli Bahuri ini menegaskan, bahwa tidak ada orang yang disebut tidak bisa dibina.
"Nah apakah mereka ini menganggap dirinya Tuhan sehingga tak bisa membina?. Tuhan saja bisa merubah loh sehari dapat hidayah bisa berubah kita dari awalnya penjahat bisa jadi baik itu seketika itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Harun meminta para pimpinan KPK termasuk Firli bisa transparan menjelaskan polemik mengenai TWK. Menurutnya, semua tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi.
"Itu lah yang menjadi keanehan, semuanya dilakukan di ruang gelap, ini yang kita menuntut agar hasil tes dibuka, biar kita bermain di ruang terang, justru kami ada banyak info dari luar, begini begini, katanya yang 24 itu sekarang belum bisa juga ditarik lagi namanya. Ini ada apa, mari kita main di ruang terang, jangan menutupi di ruang gelap," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Baca Juga: Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Berita Terkait
-
Minta Jokowi Atasi Kisruh TWK, Penyelidik Harun: Tak Ada Pekerjaan, Tapi Digaji Negara
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
-
Bakal Panggil Lima Pimpinan KPK, Komnas HAM Minta Firli Bahuri Cs Kooperatif
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik