Suara.com - Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, menyayangkan pernyataan yang menyebut sebanyak 51 pegawai KPK dari 75 orang yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terancam dipecat karena dianggap sudah tak bisa ditolong dan dibina.
Harun mengatakan, jika para pegawai yang sudah dinonaktifkan dinilai tak bisa lagi dibina justru karena pimpinan KPK yang tak bisa melakukan pembinaan.
"Karena itu saya sangat mengharapkan kepada bapak-bapak saya ibu-ibu saya ya pimpinan kami ini anak mu kami ini lahir dari diri mu kalau kami ini dibilang nggak bisa dibina yang salah siapa? Ya bapaknya dong kan begitu," kata Harun ditemui ketika akan diperiksa terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Pria yang sempat dijuluki sebagai Raja OTT oleh ketua KPK Firli Bahuri ini menegaskan, bahwa tidak ada orang yang disebut tidak bisa dibina.
"Nah apakah mereka ini menganggap dirinya Tuhan sehingga tak bisa membina?. Tuhan saja bisa merubah loh sehari dapat hidayah bisa berubah kita dari awalnya penjahat bisa jadi baik itu seketika itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Harun meminta para pimpinan KPK termasuk Firli bisa transparan menjelaskan polemik mengenai TWK. Menurutnya, semua tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi.
"Itu lah yang menjadi keanehan, semuanya dilakukan di ruang gelap, ini yang kita menuntut agar hasil tes dibuka, biar kita bermain di ruang terang, justru kami ada banyak info dari luar, begini begini, katanya yang 24 itu sekarang belum bisa juga ditarik lagi namanya. Ini ada apa, mari kita main di ruang terang, jangan menutupi di ruang gelap," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Baca Juga: Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Berita Terkait
-
Minta Jokowi Atasi Kisruh TWK, Penyelidik Harun: Tak Ada Pekerjaan, Tapi Digaji Negara
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
-
Bakal Panggil Lima Pimpinan KPK, Komnas HAM Minta Firli Bahuri Cs Kooperatif
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Usman Hamid Semprot Pemerintah: Nobar Film Pesta Babi Dibungkam, Papua Jadi Tabu!
-
E-Katalog Cuma Formalitas? KPK Bongkar Siasat 'Deal' Haram Proyek Tulungagung di Luar Sistem
-
Orasi Lantang Wanda Hamidah di Kedubes AS, Tuding Indonesia Turut Mentoleransi Genosida Palestina
-
Siap-siap! BPKP dan Kejagung Bidik 10 Perusahaan Sawit Usai Purbaya Lapor ke Prabowo
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI
-
Nanik S Deyang Jawab Surat Viral Waldan Minta MBG: Bismillah Kami Segera ke Sumbawa
-
Korban Kekerasan dan Pembela HAM Disebut Sulit Dapat Keadilan Lewat Peradilan Militer
-
Jalankan Titah Prabowo, Menkeu Purbaya Putuskan Nasib Dirjen Bea Cukai Minggu Depan!