Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait kemarahan Bupati Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo yang marah kepada anak buahnya lantaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bukan melaluinya tetapi ke Anggota DPRD.
Dalam klarifikasinya, Tri Rismaharini, yang biasa disapa Risma ,menjawab jika bantuan tersebut bukan PKH, melainkan bantuan bencana. Risma mengungkapkan pada saat bencana melanda, pihaknya kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih.
Agar bantuan cepat tersalurkan, Risma pun terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan supaya bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
"Saat itu kemudian, adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti," kata Risma di Bandung pada Rabu (2/6/2021).
Di samping itu, dua petugas Kemensos yang sempat dimarahi Bupati Alor sedang menjalankan tugasnya secara resmi. Petugas Kemensos di Kabupaten Alor Mokhamad Alfian menyatakan, dirinya berada di daerah tersebut guna memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi kebutuhannya.
Ia pun merasa tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang kurang menyenangkan.
"Tugas kami adalah memastikan bantuan sampai ke masyarakat. Dalam hal ini kami menyalurkan santunan kematian untuk korban bencana," ujar Alfian di Jakarta.
Alfian sedang menjalankan tugas resmi pada 7 April 2021 untuk menyelesaikan santunan kematian korban meninggal dunia di Kabupaten Alor sampai 13 April.
Dia bahkan harus dua kali ke Alor untuk menjalankan tugasnya. Bahkan pasca kejadian pun mereka melakukan kunjungan kembali sebanyak dua kali ke Kabupaten Alor.
Baca Juga: Respons Risma Soal Video Bupati Alor Mau Lempar Kursi Anak Buahnya
“Kami sedang bekerja dengan fokus melayani dan meringankan beban masyarakat Alor, yang terdampak bencana. Kami tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan,” katanya.
“Kami menyadari betul bahwa tugas kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan dan tetap harus dilaksanakan meskipun berbagai dinamika di lapangan menimpa,” sambungnya.
Sementara itu, Kemensos juga sudah mengklarifikasi dan memastikan, bahwa kedua pegawai Kemensos tersebut bekerja dengan baik dan seusai dengan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Alor.
Selebihnya, Kemensos mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama, komunikasi, koordinasi, khususnya dalam kondisi Negara tengah bekerja untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana.
Terkait video viral tersebut, Kemensos memandang sebagai bentuk dinamika di lapangan. Kemensos menyerukan kepada semua pegawai yang bertugas di seluruh tanah air, untuk terus meningkatkan dedikasi, pengabdian dan loyalitas terhadap tugas melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga Staf Menteri Sosial duduk sambil mendengar Bupati Alor Amon Djobo marah. Lantaran, Kemensos memberikan bantuan PKH melalui Anggota DPRD, bukan pemkab setempat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi