Film the EndGame soal Pelemahan KPK Sedot Perhatian, WatchDoc Kebanjiran Permintaan Nobar

Riswin, pegawai KPK berdarah Tiongkok yang dinonaktifkan KPK, dalam dokumenter itu menyebut dirinya tidak akan bisa bekerja di lembaga antirasuah jika ada Taliban.

Karena itu, pria beragama Buddha ini membantah dirinya dan pegawai yang dinonaktifkan adalah pendukung paham radikal Taliban.

"Saya China, kelihatanlah dari muka saya, agama keluarga saya Buddhis, ya seminoritas itulah saya," ungkap Riswin seperti dikutip dari film tersebut.

Sementara pegawai KPK lainnya membongkar pertanyaan yang tertulis di TWK. Di antaranya tentang Hizbut Tahrir Indonesia dan LGBT yang dinilai tidak berkorelasi dengan pemberantasan korupsi.

"Apa pendapat Anda tentang OPM? DI/TII? Tentang HTI? Tentang FPI? Lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi," beber pegawai itu.

Pegawai lainnya memberikan kesaksian melalui film itu, bahwa dirinya tengah mengusut korupsi dana bansos covid-19.

"Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional yaitu bansos," kata pegawai itu.

Kasus-kasus korupsi besar yang ditangani itu, diyakini menjadi alasan utama nama-nama mereka dicoret dan dinyatakan tidak lolos TWK.

Watchdoc Documentary

Baca Juga: Polri hingga Kejagung Diusulkan Lakukan TWK, DPR: Bukan untuk Pecat yang Kita Tidak Suka

Untuk diketahui, WatchDoc adalah rumah produksi audio visual yang didirikan sejak 2009 oleh dua jurnalis kawakan Dandhy Dwi Laksono - Andhy Panca Kurniawan.

Hingga kekinian, WatchDoc telah memproduksi 165 episode dokumenter, serta 715 feature televisi.

Tak hanya itu, WatchDoc juga sedikitnya sudah merilis 45 karya video komersial dan nonkomersial yang memperoleh berbagai penghargaan.

Termutakhir, WatchDoc meraih The Gwangju Prize for Human Rights 2021. Dalam ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan tersebut, WatchDoc meraih penghargaan batekgori khusus. 

Karya-karya WatchdoC dinilai berhasil memperkuat kampanye berbagai isu hak asasi manusia, dan menginspirasi publik internasional untuk memahami masalah HAM di Indonesia maupun Papua.

“WatchdoC telah memproduksi lebih dari 200 film dokumenter dan lebih dari 700 serial dokumenter televisi berlatar masalah HAM, demokrasi, negara hukum, lingkungan hidup, perempuan, kelompok minoritas, dan sejarah. Karya mereka dapat ditonton publik secara bebas, dan telah digunakan dalam kampanye dan pendidikan HAM oleh berbagai organisasi dan sekolah, sehingga berkontribusi besar dalam mempromosikan HAM,” demikian siaran pers tertulis Komite Penghargaan HAM Gwangju 2021.