Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, bahwa pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hari ini.
Menurut Taufan, kabar pimpinan KPK tak bisa hadir penuhi panggilan ini disampaikan lembaga anti-rasuah tersebut melalui sebuah surat yang dikirimkan sejak Senin (7/6) sore kemarin.
"Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka (staf) tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya (Firli Cs) tidak bisa datang hari ini karena Rapim (Rapat Pimpinan)," kata Damanik ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Kata dia, sedianya Firli Bahuri Cs akan diperiksa oleh Komnas HAM terkait TWK hari ini pada pukul 10.00 WIB. Komnas memanggil pimpinan KPK untuk mendapatkan informasi yang seimbang.
"Karena itu, untuk informasi yang balance, kita juga minta keterangan dari pimpinan KPK, nanti setelah itu BKN. Hari ini diagendakan Pimpinan KPK, jam 10 rencananya, dalam undangan yang sudah kita sampaikan," tuturnya.
Menurutnya, jika Firli Cs datang akan digali sejumlah hal mengenai TWK yang membuat 75 pegawai tak lolos hingga terancam dipecat.
"Kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standard, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak. Kan itu saja sebetulnya," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka sedianya dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK.
Baca Juga: Polemik 75 Pegawai Gagal TWK, KPK Tanya Balik Komnas HAM Soal Dugaan Pelanggaran HAM
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap para pimpinan KPK dan pihak-pihak terkait dapat hadir memenuhi panggilan.
"Kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," kata Anam kepada wartawan, Minggu (6/6/2021).
Berita Terkait
-
Polemik 75 Pegawai Gagal TWK, KPK Tanya Balik Komnas HAM Soal Dugaan Pelanggaran HAM
-
Cara Licik Harun Masiku Agar HP Tak Disadap dan Susah Terdeteksi
-
Diperiksa Komnas HAM Terkait TWK Hari Ini, Firli Bahuri Cs Belum Konfirmasi Kehadiran
-
Direktur KPK Giri Suprapdiono: Semua Anggota TIM OTT Terjaring TWK untuk Diberhentikan
-
Film the EndGame soal Pelemahan KPK Sedot Perhatian, WatchDoc Kebanjiran Permintaan Nobar
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan