Suara.com - the EndGame: Ronde Terakhir Melawan Korupsi, film dokumenter karya Watchdoc Documentary Maker, menyita perhatian publik.
Film tersebut berisi kesaksian tentang dugaan penyingkiran sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangangi kasus rasuah kelas kakap, melalui jalur prosedural bernama Tes Wawasan Kebangsaan oleh Ketua Firli Bahuri, sehingga membangkitkan animo masyarakat.
Salah satu pendiri Watchdoc Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono, mengatakan pada hari ketiga penayangan, Senin (7/6/2021), terdapat 713 permintaan menonton bareng alias nobar film tersebut.
Film the EndGame tayang perdana, Sabtu (5/5) akhir pekan lalu. Watchdoc Documentary Maker menayangkan film tesebut secara gratis dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, melalui sistem nobar.
“Hari ketiga penayangan, jumlah request nobar 713 lokasi,” kata Dandhy saat dihubungi Suara.com.
Padahal, kata Dandhy, sudah tersedia 52 lokasi nobar di seluruh Indonesia pada hari yang sama.
Saat tayang perdana Sabtu lalu, the EndGame ditonton publik di 169 lokasi nobar. Hari kedua, Minggu (6/6), terdapat 123 lokasi nobar.
Lawan pembunuhan KPK via TWK
the EndGame: Ronde Terakhir Melawan Korupsi, adalah film berdurasi 2 jam berisi kesaksian 16 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK serta terancam dipecat.
Baca Juga: Polri hingga Kejagung Diusulkan Lakukan TWK, DPR: Bukan untuk Pecat yang Kita Tidak Suka
Dalam film itu, pegawai KPK yang dibebastugaskan oleh Ketua Firli Bahuri memberikan kesaksian bahwa TWK diskriminatif.
Berdasarkan keterangan mereka, materi-materi dalam tes tersebut justru tak ada hubungannya dengan kompetensi mereka sebagai orang yang menangani kasus korupsi.
Tak hanya itu, materi TWK yang diberikan asesor juga berkecenderungan seksis terhadap perempuan pegawai KPK.
Sejumlah pertanyaan saat TWK yang dinilai diskriminatif dan kontroversial semisal memilih Pancasila atau Alquran?; Mau tidak untuk melepas kerudung?; Kalau pacaran ngapain aja?; dan atau, kenapa belum menikah?
Penonaktifan pegawai KPK yang tak lulus TWK berdampak pada terhentinya penyidikan sejumlah kasus korupsi jumbo.
Selain itu, dalam film the EndGame, para pegawai KPK yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda membantah tegas isu 'Taliban'.
Berita Terkait
-
Polri hingga Kejagung Diusulkan Lakukan TWK, DPR: Bukan untuk Pecat yang Kita Tidak Suka
-
Andi Arief Sebut Mahfud MD Pro KPK dan Tidak Berdaya Hadapi TWK
-
Rilis Film KPK The End Game, Akun Instagram Watchdoc Diduga Dibajak
-
Komnas HAM Berharap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Klarifikasi Soal TWK
-
Nobar Film The End Game, Ungkap Akhir Riwayat KPK
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO