Suara.com - Pemerintah India menawarkan vaksin gratis untuk semua orang dewasa dan melonggarkan penguncian di beberapa negara bagian menyusul penurunan kasus Covid-19.
"Telah diputuskan bahwa mulai 21 Juni semua orang dewasa di atas usia 18 tahun akan divaksinasi secara gratis," kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidato pada Senin (7/6), disadur dari Sky News Selasa (8/6/2021).
Kebijakan tersebut berarti pemerintah federal akan mengambil alih program vaksinasi di India, yang telah banyak dikritik karena terlalu lambat.
Kebijakan tersebut juga diambil ketika beberapa negara bagian melonggarkan penguncuian setelah mencatat jumlah infeksi terendah dalam dua bulan.
Toko, restoran, dan bisnis lainnya diizinkan untuk buka kembali dengan jam terbatas di New Delhi dan Mumbai. Kuncian juga mulai dibuka di negara bagian Uttar Pradesh dan Haryana.
Metro Delhi, yang melayani kota dan daerah sekitarnya, juga dibuka kembali dengan kapasitas 50%, tetapi jaringan kereta api negara bagian Mumbai masih ditutup.
Infeksi Covid-19 mencapai puncaknya sekitar 400.000 kasus dalam sehari pada bulan Mei setelah gelombang dahsyat melanda India pada awal April.
Namun pada hari Senin, jumlah kasus Covid-19 mencapai jumlah terendah dalam dua bulan terakhir, dengan 100.636 kasus dilaporkan dalam 24 jam terakhir.
Kementerian kesehatan India mengatakan 2.427 kematian baru terdaftar dalam 24 jam terakhir pada hari Senin, sehingga totalnya menjadi 349.186.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Riau Tambah 318 Orang, 21 Pasien Meninggal
Sejauh ini 222 juta suntikan Covid-19 telah diberikan kepada warganya di seluruh India. Kurang dari 5% dari 1,39 miliar penduduknya telah divaksinasi penuh.
Sebelum pidatonya pada hari Senin, PM Narendra Modi berada di bawah tekanan akan program vaksin yang dinilai lambat.
Modi juga menuai banyak kritik karena pembangunan kembali pusat bersejarah New Delhi yang nilainya mencapai Rp 25 triliun lebih, yang mencakup tempat tinggal baru seluas 15 hektar untuknya.
Baru-baru ini anggota parlemen Rahul Gandhi mengatakan biaya proyek Central Vista tersebut setara dengan 450 juta vaksin atau 10 juta tabung oksigen.
Di bawah sistem vaksin lama, siapa pun di bawah 45 tahun yang bukan pekerja garis depan harus membayar untuk mendapatkan vaksin di rumah sakit swasta.
India baru saja memesan 300 juta dosis vaksin tanpa izin yang dibuat oleh perusahaan India bernama Biological E dalam upaya untuk meningkatkan pasokan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional