Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk tidak berbohong dalam memberikan informasi kepada publik mengenai hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ali Fikri yang berasal dari institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, dianggap ICW menyebarkan informasi hoaks, lantaran KPK disebutnya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal belum mendapat dokumen hasil TWK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyebut, KPK dianggap menyebarkan informasi hoaks, karena dari penelusuran melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebutkan tanggal 27 April 2021 lalu, Kepala BKN Bima Haria telah menyerahkan hasil TWK kepada Pimpinan KPK.
"ICW mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoaks terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK)," ungkap Kurnia melalui keterangannya, Rabu (16/6/2021).
Maka itu, Kurnia menganggap adanya kejanggalan dalam informasi yang disampaikan KPK yang menyebut masih menunggu dokumen hasil TWK kepada BKN.
"Jadi justru aneh, ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK," ujarnya.
Kurnia menilai, dengan demikian semakin menguatkan dugaan TWK yang dilaksanakan pimpinan KPK hanya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.
"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," tutup Kurnia
Sebelumnya, Ali Fikri mengemukakan, lembaga antirasuah itu melalui PPID KPK terus melakukan koordinasi dengan BKN sebagai penyelenggara alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Baca Juga: KPK Bantah Data ICW tentang Penyelamatan Uang Negara
Apalagi, kata Ali, lembaganya tidak memiliki informasi yang cukup untuk dapat memberikan informasi maupun salinan dokumen terkait hasil TWK.
Lantaran itu, kata Ali, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan salinan dokumen tersebut karena bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK.
"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
FPTHSI Tepis Pidato Prabowo Sebut Gaji Guru Terkendala Anggaran: Dana Cukup, Tapi Salah Distribusi
-
Shopee Permudah Seller Kelola Keikutsertaan Program Promosi di Laman "Pengelolaan Program Saya"
-
Gus Yaqut Tumbang di Tahanan, Istri Apresiasi Langkah Cepat KPK Larikan ke RS
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
-
Viral Isu Kantor RW di Cikini Digusur Demi SPPG, Ini Fakta Sebenarnya
-
Miris! Menkes Budi Bongkar Sisi Gelap Dunia Medis: Banyak Nakes Kena Bullying dari Seniornya
-
Polisi Tegaskan Taufik Hidayat Ditangkap, Bukan Menyerahkan Diri Seperti Narasi Viral
-
Di Sini Wilayah Paling Parah Akibat Gempa Venezuela, Banyak Orang Meninggal
-
Viral! Pria Dilecehkan di Angkot Cipayung, Pelaku Dikepung Warga, Polisi Buru CCTV
-
Pilih Soroti MBG dan KDMP, Tiyo Ardianto Tak Ambil Pusing Temuan Alat Pelacak