Suara.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan tidak ada keputusan apapun dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri terhadap Ganjar Pranowo. Apalagi sampai mempersilakan Ganjar mencari partai lain sebagai tunggangan jika ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2024
Menurut Komarudin jika ada pernyataan-pernyataan terkait itu, maka hal tersebut masih sebatas pendapat pribadi kader bukan keputusan partai.
"Tidak ada. Itu bukan keputusan partai. Masa partai mau menyuruh kadernya untuk dicalonkan dari partai lain itu partai apa itu. Itu inisiatif pribadi lah," kata Komaruddin di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (17/6/2021).
Komarudin mengatakan segala keputusan strategis, termasuk persoalan pencapresan menjadi ranah Ketua Umun Megawati Soekarnoputri. Keputusan mengenai itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Megawati.
Karena itu Komarudin memperingatkan kepada kader agar tidak berbicara apalagi bertindak melampaui aturan partai.
"Jadi seluruh kader, saya sebagai ketua bidang kehormatan mengingatkan, memberi warning kepada seluruh kader dari Sabang sampai Merauke untuk berbicara di atas koridor peraturan perundang-undangan, terutama aturan partai harus ditegakkan. Supaya tidak ada atau membangun pro kontra terhadap kader sendiri-sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Utut Adianto mempersilakan Ganjar Pranowo untuk maju dari partai lain, apabila memang dirinya berkehendak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.
Pernyataan Utut itu merujuk dan mengutip pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pada akhir Mei lalu.
"Kan dia (Bambang Pacul) sudah jawab. Kalau dia (Ganjar) mau maju, kan dipersilakan dari partai lain kan kalimat kamu itu. Sudah dijawab sama Mas Pacul, saya enggak boleh ngulang lagi. Sebagai kader kan sudah ada yang jawab," kata Utut di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Baca Juga: Big Boss Parpol: Megawati, Prabowo dan Airlangga jadi King/Queen Maker Pilpres 2024
Diketahui sebelumnya, Bambang Wuryanto mempersilakan Ganjar Pranowo pindah partai. Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa partainya tidak pernah memaksa siapapun untuk tetap bertahan di sana.
"Ya monggo kalau orangnya mau," ucap Bambang dilansir dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (25/5/2021).
Mengenai diusung atau tidaknya Ganjar Pranowo oleh partainya pada Pilrpres 2024, Bambang enggan berspekulasi. Dia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan keweanangn dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Yang berhak statemen kaya gitu iku Bu Megawati selaku ketua umum. Karena kewenangan wilayah presiden itu Ibu Megawati," ujar Bambang.
Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Tengah tidak mengundang Ganjar Pranowo dalam agenda yang menghadirkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Bambang pun juga sudah secara terang-terangan menyebut bahwa Ganjar Pranowo terlalu berambisi menjadi capres.
Adapun Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menantang Ganjar untuk pindah partai agar bisa maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti .
"Sabar mas Ganjar. Berani pindah partai?" tantangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen