Suara.com - Pandemi Covid-19 dan efek dominonya merupakan permasalahan nyata atau real problem yang tak bisa dianggap remeh.
“Real problem today, yang kita hadapi sekarang. Problem bagi semua stakeholder bangsa pemerintah, non pemerintah, masyarakat. Tidak bisa kita anggap remeh, sesuatu yang real bukan hanya sekadar jargon, the real problem,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bakti 2021-2026 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (19/6/2021).
Menurutnya, Covid-19 merupakan pandemi global dan pandemi pertama yang terluas dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan terbesar dalam sejarah umat manusia ini. Wabah yang melanda global itu tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun merambah atau berefek domino pada krisis multidimensi seperi bidang ekonomi dan sosial.
“Tahun 2021, kita masih struggling untuk menghadapi pandemi yang memiliki dampak multi krisis. Bukan hanya masalah kesehatan, kemanusiaan tapi juga mempengaruhi bidang ekonomi dan keuangan menimbulkan masalah sosial, pengangguran dan lain-lain,” kata Mendagri.
Hampir dapat dipastikan, seluruh kepala daerah tengah mengalami persoalan yang sama. Persoalan Covid-19 dan dampak ekonomi tak bisa dianggap remeh dengan mengesampingkan salah satu di antara keduanya.
Kenyataannya, kepala daerah harus bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi secara paralel melalui berbagai formulasi kebijakan yang didesain untuk dapat menyelamatkan keduanya. Tito menjelaskan, tak mungkin dilakukan pemulihan ekonomi tanpa pengendalian pandemi.
“Saya melihat bahwa penanganan pandemi menjadi conditional, persyaratan untuk pemulihan ekonomi,” tandasnya.
Ia juga menjelaskan, pandemi dan dampak multikrisisnya sangat berpengaruh pada sektor ekonomi. Bagi daerah yang dapat mengendalikan pandemi, otomatis akan memiliki kesempatan dan menangkap peluang dalam memulihkan kegiatan perekonomian.
“Pembangunan ekonomi daerah memerlukan prakondisi syarat untuk bisa pulihnya pembangunan ekonomi daerah adalah kalau kita mampu untuk mengendalikan Covid-19,” imbuhnya.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Percepatan Realisasi APBD 2021
Berita Terkait
-
Mendagri Minta Para Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Berbasis Mikro
-
Duh! APD dan Sampah Plastik Berserakan di Pemakaman Pondok Rajeg
-
Lockdown Dikhawatirkan Buat UMKM DIY Kolaps, Perlu Gandeng Marketplace
-
Masyarakat Indonesia Dinilai Lengah Protokol Kesehatan Saat Ada Varian Baru Virus Corona
-
Infeksi Jamur Hitam, Dokter Terpaksa Operasi Angkat Mata 3 Anak
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi