Suara.com - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, ikut mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkuasa tiga periode hingga 2029 yang belakangan sedang berhembus kencang.
Refly Harun bersikap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa tetap dilangsungkan dan Presiden Jokowi tidak lagi maju karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.
"Kita harus lihat apa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tidak ada institusi yang bisa perpanjang masa jabatan Presiden. Jadi intinya adalah Presiden menjabat kalau memang belum dilantik yang baru," ujar Refly Harun dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Senin (21/6/2021).
Refly Harun menegaskan, sesuai amanat, Pemilu harus diselenggarakan tepat waktu. Namun di tengah pandemi Covid-19, perlu beberapa penyesuaian seperti tidak ada kampanye keluar ruangan.
Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda Pilpres sebab lebih gampang daripada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
"Dan lagian Presiden kan primus inter pares. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD bisa ditunda, tapi Presiden hendaknya jangan ditunda. Itu sikap saya karena pemilihannya mudah, tinggal debat kandidat lewat TV, lalu pada hari H dengan prokes yang tegas dan jelas, gak perlu kampanye keluar ruang," terang Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) baru bisa ditunda apabila kondisi negara berbaya karena menghadapi serangan langsung dari msuuh.
"Misal diserang langsung musuh, itu baru (bisa ditunda). Tapi kalau Covid-19 yang sebenarnya tidak ganggu aktivitas berpemilu, tidak bisa kita menunda. Pemilu bisa dilakukan asal prokes ketat," sambungnya.
Refly Harun kemudian mengungkit Pemilu dari masa ke masa. Dia menyebut Indonesia tidak punya rekam jejak pengalaman baik selama beberapa era, dari Presiden Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Film Nussa Disebut Promosi Taliban, Febri Diansyah: Isu Murahan Ini Pernah Serang KPK
"Barulah peralihan SBY ke Jokowi mulus karena SBY mampu menyelesaikan masa jabatan 10 tahun melalui berpilpres. Demikian Jokowi ke Jokowi, perpanjangan masa jabatan dengan berpilpres secara langsung," kata dia.
Refly Harun lalu mengungkap harapan untuk Pemilu 2024 mendatang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah cukup dua periode saja.
"Harapan kita adalah pada 2024 presiden Jokowi enough is enough, cukuplah," tegas Refly.
Bukan tanpa sebab, Refly Harun mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa masih banyak orang hebat lain selain dirinya. Menurutnya, ada orang hebat lain yang bisa diberikan kesempatan untuk menjabat.
"Berikan kesempatan ke orang lain. Banyak orang yang jauh lebih hebat dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi sendiri kalau dia sudah jadul. Banyak orang muda yang lebih hebat. Tidak harus orang muda, bisa orang tua juga," terang Refly Harun.
Oleh sebab itu, ahli hukum tata negara itu berharap gerilya istana atau pendukung Jokowi 3 periode tidak diteruskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
Tragis! Niat Cari Makan, Karyawan Laundry Tewas Tersambar KRL di Pancoran
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Said Abdullah Desak PBB Seret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Perkuat Hak Saksi dan Korban, Komisi XIII DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU PSDK dengan 491 DIM
-
Halmahera Tengah Membara, Wagub Malut dan Petinggi TNI-Polri Turun Tangan Redam Bentrok Antarwarga
-
Tragedi Maut di Proyek TB Simatupang: Niat Menolong Berujung Petaka, 4 Pekerja Tewas
-
Plt Ketum PPAD Komaruddin: Purnawirawan TNI AD Harus Jadi Perekat Persatuan, Tak Mudah Terprovokasi
-
KPK Wanti-wanti Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri, Ini Titik Rawan yang Disorot
-
BPKP Tegaskan Kerugian Rp1,5 T Kasus Korupsi Chromebook Nyata, Ini Penjelasannya
-
Tiba Besok di Halim, Jenazah Kopda Farizal Rhomadhon Bakal Disambut Upacara Nasional Pimpinan TNI
-
Tragedi Maut di Basement TB Simatupang: Niat Tolong Rekan, 4 Pekerja Tewas Terjebak Gas Beracun