Suara.com - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, ikut mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkuasa tiga periode hingga 2029 yang belakangan sedang berhembus kencang.
Refly Harun bersikap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa tetap dilangsungkan dan Presiden Jokowi tidak lagi maju karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.
"Kita harus lihat apa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tidak ada institusi yang bisa perpanjang masa jabatan Presiden. Jadi intinya adalah Presiden menjabat kalau memang belum dilantik yang baru," ujar Refly Harun dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Senin (21/6/2021).
Refly Harun menegaskan, sesuai amanat, Pemilu harus diselenggarakan tepat waktu. Namun di tengah pandemi Covid-19, perlu beberapa penyesuaian seperti tidak ada kampanye keluar ruangan.
Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda Pilpres sebab lebih gampang daripada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
"Dan lagian Presiden kan primus inter pares. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD bisa ditunda, tapi Presiden hendaknya jangan ditunda. Itu sikap saya karena pemilihannya mudah, tinggal debat kandidat lewat TV, lalu pada hari H dengan prokes yang tegas dan jelas, gak perlu kampanye keluar ruang," terang Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) baru bisa ditunda apabila kondisi negara berbaya karena menghadapi serangan langsung dari msuuh.
"Misal diserang langsung musuh, itu baru (bisa ditunda). Tapi kalau Covid-19 yang sebenarnya tidak ganggu aktivitas berpemilu, tidak bisa kita menunda. Pemilu bisa dilakukan asal prokes ketat," sambungnya.
Refly Harun kemudian mengungkit Pemilu dari masa ke masa. Dia menyebut Indonesia tidak punya rekam jejak pengalaman baik selama beberapa era, dari Presiden Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Film Nussa Disebut Promosi Taliban, Febri Diansyah: Isu Murahan Ini Pernah Serang KPK
"Barulah peralihan SBY ke Jokowi mulus karena SBY mampu menyelesaikan masa jabatan 10 tahun melalui berpilpres. Demikian Jokowi ke Jokowi, perpanjangan masa jabatan dengan berpilpres secara langsung," kata dia.
Refly Harun lalu mengungkap harapan untuk Pemilu 2024 mendatang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah cukup dua periode saja.
"Harapan kita adalah pada 2024 presiden Jokowi enough is enough, cukuplah," tegas Refly.
Bukan tanpa sebab, Refly Harun mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa masih banyak orang hebat lain selain dirinya. Menurutnya, ada orang hebat lain yang bisa diberikan kesempatan untuk menjabat.
"Berikan kesempatan ke orang lain. Banyak orang yang jauh lebih hebat dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi sendiri kalau dia sudah jadul. Banyak orang muda yang lebih hebat. Tidak harus orang muda, bisa orang tua juga," terang Refly Harun.
Oleh sebab itu, ahli hukum tata negara itu berharap gerilya istana atau pendukung Jokowi 3 periode tidak diteruskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu