Suara.com - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, ikut mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkuasa tiga periode hingga 2029 yang belakangan sedang berhembus kencang.
Refly Harun bersikap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa tetap dilangsungkan dan Presiden Jokowi tidak lagi maju karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.
"Kita harus lihat apa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tidak ada institusi yang bisa perpanjang masa jabatan Presiden. Jadi intinya adalah Presiden menjabat kalau memang belum dilantik yang baru," ujar Refly Harun dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Senin (21/6/2021).
Refly Harun menegaskan, sesuai amanat, Pemilu harus diselenggarakan tepat waktu. Namun di tengah pandemi Covid-19, perlu beberapa penyesuaian seperti tidak ada kampanye keluar ruangan.
Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda Pilpres sebab lebih gampang daripada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
"Dan lagian Presiden kan primus inter pares. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD bisa ditunda, tapi Presiden hendaknya jangan ditunda. Itu sikap saya karena pemilihannya mudah, tinggal debat kandidat lewat TV, lalu pada hari H dengan prokes yang tegas dan jelas, gak perlu kampanye keluar ruang," terang Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) baru bisa ditunda apabila kondisi negara berbaya karena menghadapi serangan langsung dari msuuh.
"Misal diserang langsung musuh, itu baru (bisa ditunda). Tapi kalau Covid-19 yang sebenarnya tidak ganggu aktivitas berpemilu, tidak bisa kita menunda. Pemilu bisa dilakukan asal prokes ketat," sambungnya.
Refly Harun kemudian mengungkit Pemilu dari masa ke masa. Dia menyebut Indonesia tidak punya rekam jejak pengalaman baik selama beberapa era, dari Presiden Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Film Nussa Disebut Promosi Taliban, Febri Diansyah: Isu Murahan Ini Pernah Serang KPK
"Barulah peralihan SBY ke Jokowi mulus karena SBY mampu menyelesaikan masa jabatan 10 tahun melalui berpilpres. Demikian Jokowi ke Jokowi, perpanjangan masa jabatan dengan berpilpres secara langsung," kata dia.
Refly Harun lalu mengungkap harapan untuk Pemilu 2024 mendatang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah cukup dua periode saja.
"Harapan kita adalah pada 2024 presiden Jokowi enough is enough, cukuplah," tegas Refly.
Bukan tanpa sebab, Refly Harun mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa masih banyak orang hebat lain selain dirinya. Menurutnya, ada orang hebat lain yang bisa diberikan kesempatan untuk menjabat.
"Berikan kesempatan ke orang lain. Banyak orang yang jauh lebih hebat dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi sendiri kalau dia sudah jadul. Banyak orang muda yang lebih hebat. Tidak harus orang muda, bisa orang tua juga," terang Refly Harun.
Oleh sebab itu, ahli hukum tata negara itu berharap gerilya istana atau pendukung Jokowi 3 periode tidak diteruskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta