- Fahri Hamzah dari Partai Gelora menyatakan wacana pilkada melalui DPRD sedang didiskusikan dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
- Diskusi koalisi berorientasi pada konsolidasi demokrasi untuk mencari jalan terbaik menuju kemakmuran bangsa.
- Partai-partai sedang mengkaji internal wacana ini, yang merupakan tema lama untuk pengambilan keputusan saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan merupakan wacana baru. Ia berujar hal tersebut kini tengah didiskusikan di koalisi.
Fahri mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai-partai sedang melakukan pemikiran yang orientasinya adalah konsolidasi terhadap demokrasi.
"Karena apa pun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya," kata Fahri di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fahri menegaskan saat ini partai-partai mencari jalan yang baik dan tepat bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menuju kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat.
"Saya kira itu yang sedang kita pikirkan di koalisi dan tentunya terbuka diskusinya. Dan saya kira ini bukan tema yang baru, ini tema lama. Dan sekarang ini waktunya kita untuk mengambil keputusan," kata Fahri.
Ia menegaskan saat ini partai-partai juga terus melakukan kajian secara internal terkait wacana tersebut.
"Ya partai-partai sendiri secara internal mereka melakukan kajian karena kalau kayak kami di Gelora tidak punya anggota di pusat, tetapi ada di daerah-daerah dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah," kata Fahri.
"Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Tema ini tema besar dan tentu kita semua harus memahaminya sebagai satu niat agar bangsa ini berjalan ke depan secara lebih positif. Gitu lah kira-kira," sambungnya.
Sementara itu, mengenai bagaimana sikap Partai Gelora terhadap usulan pilkada lewat DPRD, Fahri belum menegaskan.
Baca Juga: Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
"Pada prinsipnya kan ada level-level otonomi ya. Sekarang ini sudah ada otonomi tingkat 3, di mana kita juga sudah punya dana desa ya. Sehingga di masyarakat desa pun itu ada otonomi, ada otonomi tingkat 2 dan otonomi tingkat 3. Tinggal pembagian tugas ya dalam fungsi di kamar masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang sedang dibagi supaya semuanya berjalan efisien, semuanya berjalan maksimal dan efektif," tutur Fahri.
Berita Terkait
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara
-
Viral Mahasiswa Unisa Yogya Diduga Kenakan Busana Perempuan dan Masuk Toilet Mahasiswi
-
LPDB Koperasi Terapkan Zero Tolerance Pungli dan Penipuan, Pelanggaran Diproses Tegas Secara Hukum
-
Transportasi Jerman Lumpuh Akibat Gelombang Panas, Jalan Tol Retak-retak
-
Aset Ketum Pemuda Pancasila Disita KPK, Diduga Berkaitan dengan Gratifikasi Korupsi Batu Bara
-
Italia Siaga Gelombang Panas, 4 Orang Sudah Jadi Korban Tewas
-
Di Tengah Gejolak Global, Jawa Tengah Tetap Jadi Magnet Investasi
-
Panas Lagi, Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz
-
Bupati dan Sekda Kuansing Serahkan Diri ke KPK
-
Korban Tewas Gempa Bumi Venezuela Hampir 2.000 Jiwa, Puluhan Ribu Orang Hilang