- Fahri Hamzah dari Partai Gelora menyatakan wacana pilkada melalui DPRD sedang didiskusikan dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
- Diskusi koalisi berorientasi pada konsolidasi demokrasi untuk mencari jalan terbaik menuju kemakmuran bangsa.
- Partai-partai sedang mengkaji internal wacana ini, yang merupakan tema lama untuk pengambilan keputusan saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan merupakan wacana baru. Ia berujar hal tersebut kini tengah didiskusikan di koalisi.
Fahri mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai-partai sedang melakukan pemikiran yang orientasinya adalah konsolidasi terhadap demokrasi.
"Karena apa pun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya," kata Fahri di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fahri menegaskan saat ini partai-partai mencari jalan yang baik dan tepat bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menuju kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat.
"Saya kira itu yang sedang kita pikirkan di koalisi dan tentunya terbuka diskusinya. Dan saya kira ini bukan tema yang baru, ini tema lama. Dan sekarang ini waktunya kita untuk mengambil keputusan," kata Fahri.
Ia menegaskan saat ini partai-partai juga terus melakukan kajian secara internal terkait wacana tersebut.
"Ya partai-partai sendiri secara internal mereka melakukan kajian karena kalau kayak kami di Gelora tidak punya anggota di pusat, tetapi ada di daerah-daerah dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah," kata Fahri.
"Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia. Tema ini tema besar dan tentu kita semua harus memahaminya sebagai satu niat agar bangsa ini berjalan ke depan secara lebih positif. Gitu lah kira-kira," sambungnya.
Sementara itu, mengenai bagaimana sikap Partai Gelora terhadap usulan pilkada lewat DPRD, Fahri belum menegaskan.
Baca Juga: Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
"Pada prinsipnya kan ada level-level otonomi ya. Sekarang ini sudah ada otonomi tingkat 3, di mana kita juga sudah punya dana desa ya. Sehingga di masyarakat desa pun itu ada otonomi, ada otonomi tingkat 2 dan otonomi tingkat 3. Tinggal pembagian tugas ya dalam fungsi di kamar masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang sedang dibagi supaya semuanya berjalan efisien, semuanya berjalan maksimal dan efektif," tutur Fahri.
Berita Terkait
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal
-
Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik
-
Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH