Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia terus berjalan. Bahkan, pemerintah juga memulai pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Selain itu, pemerintah juga merintis pasar dengan memulai penggunaan mobil listrik untuk keperluan dinas di kementerian dan lembaga.
"Pemerintah concern terhadap pengembangan mobil listrik karena sangat baik dari sisi efisiensi dan perbaikan lingkungan," ucap Moeldoko saat berdialog dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) merupakan tindaklanjut Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).
Pada Maret lalu, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB pun telah menyosialiasikan program ini.
Sementara, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) ke KBL BB.
Di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN jadi tulang punggung dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU) dapat sejalan dengan roadmap yang disusun oleh Kemenhub.
Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit charging station pada 83 lokasi. Selain itu, PLN juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk dapat meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL BB. Moeldoko menjelaskan, KSP bertugas untuk memastikan program-program tersebut berjalan.
"Kami mengoordinasikan sinergi lintas kementerian dan rutin melakukan rapat secara marathon untuk menindaklanjuti perkembangan mobil listrik ini," ucapnya.
Baca Juga: Studi: Pengemudi Mobil Listrik Melakukan Perjalanan Lebih Jauh Setiap Tahunnya
Dubes Korsel untuk Indonesia Park Tae-sung menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam pengembangan mobil listrik.
Apalagi, Hyundai Group sebagai perusahaan otomotif asal Korsel tengah sudah menanamkan modal sebesar US$1,5 miliar atau setara Rp21,8 triliun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi di kawasan Asia Pasifik.
Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan pabrik baru yang terbagi dalam dua tahap.
Tahap pertama yang akan dikerjakan pada periode 2019—2021, Hyundai fokus pada investasi pabriknya dengan tujuan pasar ekspor setidaknya 50 persen dari total produksi.
Sementara pada tahap kedua pada periode 2022—2030, Hyundai akan fokus mengembangkan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (R&D center), pusat pelatihan, dan produksi Hyundai Motor.
"Sehingga kami sangat butuh infrastruktur dan berbagai pembangunan sistem, aturan dan teknologi. Ini butuh kerjasama yang baik. Kami juga akan pastikan Hyundai memajukan lokal konten Indonesia," kata Park.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN