Tarik Rem Darurat, Anies Minta Pekerja Kantoran 75 persen WFH

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menarik rem darurat melalui kebijakan memperpanjang aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dalam regulasi baru ini, Anies mengatur ulang soal kegiatan perkantoran.

Kali ini, Anies meminta agar perkantoran hanya mengizinkan 25 persen pegawainya bekerja dari kantor atau tempat kerja. Sementara 75 persen lainnya harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 hari sejak 22 Juni - 5 Juli 2021.

"Kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran milik swasta, BUMN/BUMD WFH sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," ujar Anies.

Aturan yang sama juga berlaku bagi perkantoran di instansi pemerintah. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan disiplin.

Selain itu, untuk kegiatan di sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, boleh beroperasi 100 persen. Sisanya harus mengikuti ketentuan WFH 75 persen.

Lalu pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko atau warung kelontong juga boleh beroperasi normal. Tujuannya adalah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," katanya.

"Tempat konstruksi beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," pungkasnya.

Baca Juga: Enggan Pilih Lockdown, Jokowi Lebih Memilih PPKM Mikro

Anies menyatakan, kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Selain itu, Kepgub yang Anies buat disebutnya sudah sesuai dengan arahan pada Rapat Terbatas bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dilakukan pada 21 Juni 2021 lalu.

"Kenaikan kasus Covid-19 yang secara signifikan terjadi akhir-akhir ini di DKI, membuat kami akhirnya harus membuat keputusan serius untuk segera menekan penyebaran virus," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).