Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Siti Fadilah menilai opsi lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia tidak tepat. Ia pun mendesak pemerintah dan rakyat untuk menolak lockdown.
Seperti diketahui, wacana lockdown memang ramai disuarakan oleh sejumlah pihak. Hal ini dipicu lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air yang sudah semakin tidak terkendali dan terus menciptakan rekor penambahan kasus baru belakangan ini.
Siti Fadilah menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan PPKM Mikro sudah benar. Pasalnya, PPKM Mikro dinilai paling sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.
"Lockdown tidak tepat menurut saya, pilihan Jokowi pada PPKM Mikro per RT paling tepat," kata Siti seperti dikutip Suara.com dari tayangan "Apa Kabar Indonesia" yang diunggah akun YouTube tvOneNews, Senin (28/6/2021).
Bahkan, Siti Fadilah mengaku ia pernah mengusulkan PPKM Mikro jauh sebelum Jokowi mengusulkannya.
"Saya pernah usulkan di YouTube pertama saya soal usulan ini, jauh sebelum Jokowi mengusulkan," bebernya.
Menkes era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjelaskan alasan mengapa lockdown bukan opsi terbaik. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan negara barat lainnya.
Masyarakat Indonesia terkenal dengan gotong royong yang pasti akan membantu satu sama lain. Karena itu, opsi lockdown yang mengharuskan setiap warga untuk berdiam diri di rumah bukan merupakan ciri bangsa Indonesia.
"Karena masyarakat kita bukan orang barat, kita dikenal dengan bergotong royongnya, yang selalu memikirkan satu dan lain, kita harus bangkit," tegas Siti Fadilah.
Baca Juga: Sophia Latjuba Pamer Bentuk Tubuh Ideal, dan Berita Terpopuler Lainnya
Oleh sebab itu, Siti Fadilah meminta masyarakat untuk menolak kebijakan lockdown. Ia bahkan mendesak pemerintah untuk tidak nurut jika disuruh melakukan lockdown.
Apalagi, menurut penilaian Siti, Indonesia bakal hancur jika menerapkan lockdown karena tidak mampu membiayai kehidupan masyarakat.
"Jangan nurut disuruh lockdown, berat! Bisa banyak orang enggak makan, pemerintah juga berat, apalagi dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini. Karena lockdown pemerintah akan biayai masyarakat," kata Siti.
Lebih lanjut Siti menyebut tidak ada negara yang sukses menganggulangi pandemi virus corona dengan menerapkan lockdown.
"Kalau lockdown nanti hancur semua kita, mana negara yang berhasil dengan lockdown? Yang ada semi lockdown bisa berhasil, kalau lockdown total kecuali negara itu kaya raya banget mungkin bisa," jelas Siti.
"Percayalah, jangan ikuti mereka 100 persen. Ambil saja yang sesuai, yang tidak jangan diambil, lockdown tidak sesuai," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Sophia Latjuba Pamer Bentuk Tubuh Ideal, dan Berita Terpopuler Lainnya
-
Bagi yang Ikut Vaksinasi Gratis di Malang, Ini Dua Lokasinya
-
Eks Menkes Ungkap Bahaya Jokowi Lockdown Indonesia: Negara Hancur, Banyak Warga Tak Makan
-
Miskomunikasi, Jenazah Covid di Gresik Dikubur Keluarganya Sendiri Tanpa APD
-
Update Covid-19 Global: Angka Kematian Harian Indonesia Terbanyak ke-5 di Dunia
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi