Suara.com - Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengaku bahwa WhatsApp-nya sempat tak bisa dibuka karena diretas.
Lewat akun Twitternya, Leon menyampaikan kabar tersebut sambil memperlihatkan tangkapan layar aplikasi WhatsApp di ponselnya.
Dalam tangkapan layar tersebut tertulis keterangan dari pihak WhatsApp yang menyebut bahwa nomor HP milik Leon sudah tak terdaftar lagi di ponsel tersebut.
Untuk itu, Leon menegaskan bahwa pesan yang masuk ke kontaknya bukanlah dari dirinya.
"Saat ini WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim," tulis Leon dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Senin (28/6/2021).
Tak lama setelah mengumumkan peretasan akun WhatsApp-nya, Leon mengunggah cuitan lain yang menyebut bahwa WhatsApp-nya sudah bisa dibuka kembali.
"Alhamdulillah saya sudah bisa masuk lagi," tulisnya.
Sebelumnya, BEM UI memberikan kritikan tajam kepada Presiden Joko Widodo. Dalam kritikan terbuka ini, BEM UI menyebut Presiden Jokowi sebagai "King of Lip Service".
Kritikan ini dibagikan di akun media sosial BEM UI, baik di Twitter maupun Instagram. BEM UI menyoroti berbagai janji Jokowi yang tidak ditepati, dan menyebut sang presiden kerap mengobral janji.
Baca Juga: Soal Kritikan ke Presiden Jokowi, MUI Dukung BEM UI: Mahasiswa Nakal itu Tandanya Cerdas
"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis BEM UI di Instagram seperti dikutip oleh Suara.com, Minggu (27/6/2021).
Usai menyampaikan kritik, BEM UI mendapat surat panggilan dari pihak rektorat. Dalam surat panggilan yang beredar luas di media sosial Twitter, pihak Rektorat UI tampak memanggil 10 orang, termasuk ketua dan wakil ketua BEM UI.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI tersebut, mereka diundang untuk membahas soal narasi dalam poster yang diunggah lewat akun medsos BEM UI tentang Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Niat Sindir BEM UI, Denny Siregar Malah Dijuluki 'Abang Buzzer' Kritis Asal Ada Bayaran
-
Pengamat Politik: Rektorat UI Halangi Optimalisasi Instrumen Demokrasi
-
Soal Kritikan ke Presiden Jokowi, MUI Dukung BEM UI: Mahasiswa Nakal itu Tandanya Cerdas
-
Ketua MUI Tanggapi BEM UI Kritik Jokowi: Nakal-Nakal Dikit Biarin Aja
-
Rektorat Panggil BEM UI Usai Kritik Jokowi, PKS: Seolah Akui Demokrasi Indonesia Cacat
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Stok Minyak Indonesia Hanya 21 Hari, Pakar Ungkap Fakta di Balik Cadangan Energi Nasional
-
Pemerintah Revitalisasi 72 Sekolah Terdampak Bencana di Pidie Jaya: Habis Anggaran Rp 86,7 Miliar
-
Update Korban Perang: 1.332 Rakyat Iran Tewas Dibom Rudal AS-Israel
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
KPK Telusuri Aliran Gratifikasi Rita Widyasari, Periksa Japto Soerjosoemarno
-
Israel Ancam Incar Nyawa Pimpinan Baru Iran, 18 Aset Militer AS di Timur Tengah Terpetakan
-
Pesawat Jatuh di Maros, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp1,7 Miliar Kepada Ahli Waris
-
Hasil Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ungkap 10 Persen Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental
-
Viral Simulator Kuda Polri, Kadiv Humas: Pengadaan 2016, Harganya Rp1 Miliar
-
Jelang Putusan Praperadilan Gus Yaqut, KPK Optimis: Seluruh Proses Dilakukan Sesuai Perundangan