Suara.com - Mantan politikus Teddy Gusnaidi menyampaikan saran kepada Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi, terlebih soal kebijakan PPKM darurat yang baru-baru ini hangat diperbincangkan.
Ia lantas membahas kembali surat terbuka yang pernah ia tulis kepada Presiden Jokowi pada tahun 2020, terkait kebijakan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.
Teddy lantas menyampaikan beberapa poin yang terdapat dalam suratnya lewat beberapa cuitan di akun Twitternya yang diunggah Rabu (30/6/2021).
Dalam cuitannya, Teddy menyebut bahwa PPKM darurat hanya bisa dilakukan dengan pola 'Tidurkan Indonesia'. Ia menyarankan semua jalan dan tempat usaha hingga tingkat RT ditutup.
Apabila tidak melakukan hal tersebut, maka semuanya akan sia-sia saja dan tak memberikan efek.
"Pak @jokowi, PPKM darurat hanya bisa dilakukan dengan pola Tidurkan Indonesia. Jalanan ditutup, usaha ditutup sampai tingkat RT, siapkan aplikasi laporan, tindak tegas dan militer yg menjalankan. Selain itu, semuanya sia-sia saja, tidak ada efek sama sekali," tulis Teddy dalam cuitannya, dikutip suara.com, Rabu (30/6/2021).
Selanjutnya, Teddy juga menyebut bahwa Militer harus mengambil alih dalam kebijakan ini. Hal itu ia sarankan karena dalam penerapan PSBB, maupun PPKM tidak ada ketegasan.
"Kita harus jujur, PSBB, PPKM dan sebagainya yang pernah dilakukan, tidak berjalan dengan baik, bisa dibilang sia-sia, karena yang patuh hanya Indomaret & alfamart," tulis Teddy.
"Tidak ada ketegasan dilapangan karena kepala daerah tidak ada yang bernyali untuk tegas. Maka harus militer yang ambil alih @jokowi," tulisnya lagi.
Baca Juga: TADEX, Tanah Air Digital Exchange untuk Kedaulatan Digital Indonesia
Diketahui bahwa pemerintah kembali memberlakukan PPKM mikro untuk menindaklanjuti kenaikan angka Covid-19 di Indonesia yang terus meroket.
Baru-baru ini Presiden disebut akan meberlakukan PPKM darurat yang rencananya akan diterapkan selama 19 hari dari tanggal 2 hingga 20 Juli 2021.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Sidak Proyek Flyover Latumenten, DPRD DKI Soroti Penyempitan Lajur Picu Macet Parah
-
Kekerasan Aparat yang Berulang: Mengurai Jejak Pola Serupa dari Kasus Gamma hingga Arianto
-
Skandal Sertifikat K3: KPK Endus Aliran Uang Haram ke Pejabat Kemnaker dalam Penerbitan SKP
-
Program Bang Jasri Digelar Serentak, Polisi Bersih-Bersih Masjid dan Bagikan Takjil Selama Ramadan
-
Detik-detik Pajero Hantam JakLingko Setelah Seruduk Tiga Motor di Persimpangan Cilandak
-
Trauma Dihajar Oknum Aparat, 3 Pegawai SPBU Cipinang Takut Masuk Kerja: Dia Panggil Nama Saya
-
Danantara Gandeng Arm Limited, Indonesia Siap Jadi Produsen Chip!
-
Balita 3 Tahun di Sragen Dianiaya Ayah Kandung, Pemerintah Asesmen Pengasuhan KakekNenek
-
Kronologi Penangkapan Komplotan Curanmor Bersenpi di Jakbar: Polisi Sita Senjata Rakitan
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ini Alasannya