Muhadjir: Presiden Kini Lebih Keras Beri Arahan Penanganan Covid-19

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kalau Presiden Joko Widodo kini lebih keras dalam memberikan arahan pada setiap rapat untuk membahas penanganan Covid-19. Jokowi menekankan bahwa apapun konsep penanganan yang dipilih, maka penyelesaian di lapangan lah yang paling utama.

Muhadjir mengatakan kalaupun Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju terus menggelar rapat dengan berbagai konsep, maka akan terasa percuma kalau tidak diimplementasikan dengan baik.

"Karena itu Presiden Jokowi sekarang agak keras beri arahan peringatan bahwa yang penting sebetulnya apapun konsep yang akan kita gunakan untuk selesaikan Covid-19 ini sebetulnya adalah penyelesaian di lapangan," kata Muhadjir saat menyampaikan sambutan dalam acara Rakornas KPAI secara virtual, Rabu (30/6/2021).

"Biar rapatnya berkali-kali, berbusa-busa, menghitung angka-angka tapi kalau di lapangan tidak bergerak, tidak jalan seperti biasa, tidak berjalan seperti yang seharusnya ya tidak akan selesai masalah ini," sambungnya.

Dengan demikian, Jokowi kerap mewanti-wanti dengan pelaksanaan penanganan Covid-19 di lapangan. Itu menjadi poin yang disampaikan Jokowi dalam setiap rapat yang dipimpinannya.

"Jadi, sudahlah akhiri kita dengan berbagai skenario, karena skenario-skenario itu sebetulnya tidak akan berjalan seperti biasa kalau tidak dilaksanakan di lapangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga meminta bantuan kepada KPAI untuk memberikan perhatian khusus karena anak-anak kini turut menjadi target penyebaran virus. Ia meminta agar KPAI bisa turun langsung ke berbagai daerah guna menyelesaikan masalah Covid-19 terutama menyasar anak-anak.

"Misalnya KPAI juga harus punya inisiatif untuk menggandeng para relawan. Para organisasi-organisasi non profit yang bergerak dalam perlindungan anak ini, untuk betul-betuk bisa gerakan. Karena wilayah Indonesia yang luasnya luar biasa ini tidak mungkin semua akan dilakukan pusat."

Baca Juga: Singgung Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, DPD Demokrat: Wacana Gila!