Dituding Pro FPI hingga Dijuluki Asuhan Cikeas, Ketua BEM UI Tegaskan Ini

Suara.com - Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra menjadi sorotan seiring munculnya julukan Presiden Jokowi The King of Lip Service. Ia dikabarkan menerima beberapa perlakuan kurang menyenangkan, salah satunya peretasan WhatsApp.

Kekinian, unggahan lawas Leon Alvinda Putra di media sosial turut digali sejumlah orang. Sampai-sampai, Ketua BEM UI itu dicap pro FPI hingga dijuluki asuhan Cikeas.

Merespons berbagai tudingan itu, Leon Alvinda Putra angkat bicara dan memberi penjelasan soal berbagai klaim yang beredar di media sosial.

Leon Alvinda Putra mengomentari foto yang memperlihatkan dirinya berada dk lingkungan Istana Negara. Diketahui, dalam foto itu terlihat sosok Ani Yudhoyono.

Soal tudingan diasuh Cikeas, ketua BEM UI tersebut mengatakan, foto diambil pada 2013. Kala itu ia masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar.

Dia mengaku pernah memenangkan kejuaraan karya tulis sehingga berangkat ke Jakarta untuk mengikuti jambore dan dikukuhkan oleh Ani Yudhoyono.

"Tahun 2013, saya masih kelas 2 SMP di SMPN 1 Grogol Sukoharjo. Alhamdulillah menang juara 3 di bidang karya tulis, dalam lomba penyuluhan sanitasi yang diadakan Satker PPLP Jawa Tengah," ujarnya dikutip dari Terkini.id -- Jaringan Suara.com.

"Saya pun mengikuti jambore sanitasi nasional di Jakarta dan dikukuhkan oleh Ibu Ani di istana negara," sambungnya.

Selain itu, Leon Alvinda Putra juga mengomentari tudingan yang menyebut dirinya pro Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga: Keras! Ridwan Hanif: BEM UI Itu Nggak Ada Gunanya, Yang Ada Gunanya Itu BEM Gunadarma

Pasalnya, ketua BEM UI tersebut diketahui sempat mengkritik kebijakan pemerinath yang membubarkan ormas FPI beberapa bulan lalu.

Leon menegaskan, sikap BEM UI soal pembubaran FPI dikeluarkan pada 3 Januari 2021, yakni pada ujung kepengurusan BEM UI 2020.

Dia mengaku sudah terpilih sebagai ketua BEM UI 2021, tetapi belum dilantik saat sikap soal FPI tersebut dirilis.

"Di mana saya sudah terpilih sebagai ketua BEM UI 2021, tapi belum sertijab atau dilantik (terlaksana pada 10 Januari)," terang Leon.

Leon menambahkan, dirinya non aktif dari BEM UI 2021 ketika sikap terkait pembubaran FPI tersebut digagas. Ia mengaku tak terlibat dalam perumusannya.

"Saya menghargai sikap pengurus BEM UI 2020 tersebut, tapi BEM UI 2021 belum melakukan kajian dan penyikapan terhadap pembubaran FPI," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Leon Alvinda pernah berkunjung ke Istana Negara saat SBY masih jadi presiden. Hal itu diungkapkan lewat cuitannya di Twitter pada 25 Juni 2013 silam.

Adapun unggahan Leon tersebut dibagikan salah seorang pengguna Twitter @Kangdede78, seperti dilihat pada Rabu 30 Juni 2021.

Lewat kicauannya tersebut, Leon Alvinda mengaku bersyukur lantaran mendapat kesempatan diundang SBY berkunjung ke Istana Negara.

Selain itu, ia juga mengaku bersyukur bisa bertemu dengan mendiang istri SBY yakni Ani Yudhoyono.

“Alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke Istana Negara dan bertemu bu Ani,” tulis Leon Alvinda Putra.

Lewat kicauannya tersebut, Leon Alvinda mengaku bersyukur lantaran mendapat kesempatan diundang SBY berkunjung ke Istana Negara.

Selain itu, ia juga mengaku bersyukur bisa bertemu dengan mendiang istri SBY yakni Ani Yudhoyono.

“Alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke Istana Negara dan bertemu bu Ani,” tulis Leon Alvinda Putra.

Selain itu, salah seorang relawan Jokowi yakni Kristia Budiarto juga membagikan sebuah postingan yang menunjukkan pimpinan BEM UI itu mendoakan Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam postingan yang diunggah Leon pada 21 Oktober 2019 silam tersebut, tampak dirinya mendoakan PKS dan PAN agar tetap teguh menjadi partai oposisi Jokowi.

“Untuk pertama kalinya gue berdoa supaya PKS dan PAN tetap teguh dan berjuang sebagai oposisi pemerintahan,” cuitnya.

Hal itu, menurut Ketua BEM UI ini, lantaran sebuah koalisi pemerintahan yang gemuk dan menguasai legislatif dan eksekutif menunjukkan alam buruk bagi demokrasi di Indonesia.

“Koalisi yang gemuk, menguasai legislatif dan eksekutif merupakan alarm buruk bagi jalannya demokrasi kita,” tulis Leon Alvinda.