Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan konsolidasi nasional setelah adanya pembungkaman terhadap BEM Universitas Indonesia (UI) yang melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun Jokowi sempat menyatakan rindu didemo, namun pada realitasnya masyarakat justru dibungkam ketika hendak menyampaikan aspirasinya.
Koordinator Pusat BEM SI 2021, Wahyu Suryono Pratama, menilai kalau Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya. Padahal di samping itu, indeks demokrasi Indonesia semakin anjlok setiap harinya.
Wahyu menuturkan, setidaknya Jokowi bisa tampil untuk memberikan jawaban semisal memberikan contoh berdemokrasi yang ideal, baik dan benar di mana rakyat diberikan kedaulatannya untuk berekspresi, berpendapat dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Namun ekpetasi dan realita jauh berbeda, Pak Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya," kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/6/2021).
Karena sikapnya itu, Wahyu pun semakin yakin mengapa Jokowi diberikan gelar King of Lips Service seperti yang disampaikan BEM UI sebelumnya. Hal itu dikarenakan Wahyu ingat ketika Jokowi pernah mengaku rindu didemo oleh masyarakat.
"Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda jika kita melihat bahwa masih ada beberapa aktivis mahasiswa yang sampai saat ini banyak direpresi dan ditahan karena melakukan aksi penolakan terhadap regulasi yang tidak di inginkan oleh rakyat," tegasnya.
Wahyu juga menilai kalau sudah saatnya Jokowi bisa membuktikan kata-katanya yakni siap dikritik dan segera merealisasikan semua janji-janji politiknya.
"Bukan justru berdrama di tengah buntunya berbagai persoalan, pembungkamanan dimana mana ketika rakyat menyampaikan pendapat," tuturnya.
Baca Juga: Dituding Pro FPI hingga Dijuluki Asuhan Cikeas, Ketua BEM UI Tegaskan Ini
Bersamaan dengan itu, BEM SI memperingatkan bahwa sudah saatnya menggalang kekuatan karena Indonesia tengah darurat demokrasi.
"Sudah saatnya nyalakan tanda bahaya, darurat demokrasi segera galang kekuatan kembali. Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat!."
Berita Terkait
-
Syok Pasien Covid Wisma Atlet Capai 92 Persen, Jokowi: Saya Betul-betul Gemetar dan Grogi
-
Belajar dari India Atasi Lonjakan Covid-19, Presiden Jokowi Telepon PM Modi
-
Dituding Pro FPI hingga Dijuluki Asuhan Cikeas, Ketua BEM UI Tegaskan Ini
-
Keras! Ridwan Hanif: BEM UI Itu Nggak Ada Gunanya, Yang Ada Gunanya Itu BEM Gunadarma
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo