Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka opsi berbagi beban dengan daerah penyangga dalam pengelolaan Transjabodetabek. Langkah itu muncul setelah sejumlah kepala daerah meminta Pemprov DKI tetap mempertahankan subsidi transportasi lintas wilayah tersebut.

Pramono mengatakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah penyangga adalah membenahi infrastruktur halte di wilayah masing-masing.

"Ya kalau ada yang ingin membantu, minimal halte-haltenya lah," kata Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, perbaikan dan renovasi halte di luar wilayah DKI Jakarta akan membantu mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung Pemprov DKI.

"Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi akan sangat membantu, karena yang memanfaatkan halte-halte yang akan mereka bangun atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah penyangga menyampaikan kekhawatiran terkait rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek. Salah satunya Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang bahkan menghubungi Pramono secara langsung.

"Kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi," ungkap Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Pramono memastikan subsidi Transjabodetabek tidak akan dihapus. Namun, ia mengakui penyesuaian tarif pada sejumlah rute tetap perlu dilakukan. Rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu yang paling mendesak untuk dievaluasi.

"Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang Rp3.500, koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah sekitar Rp80 ribu, taksi rata-rata Rp200 ribu. Kalau kemudian Rp3.500, untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup," katanya.

Baca Juga: Transjabodetabek Tak Mungkin Bertahan di Tarif Rp 3.500

Ia menjelaskan salah satu penyebab membengkaknya subsidi adalah biaya perawatan halte yang berada di luar wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Kenapa subsidinya juga menjadi besar, hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kami harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," tegasnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan setiap kebijakan tarif akan dihitung secara matang agar tidak mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

"Prinsipnya, pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," pungkasnya.