Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menghadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pada kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa dalam mendukung pembangunan desa.
"Ini penting untuk kebijakan pembangunan desa, juga penting bagi perguruan tinggi untuk menentukan lokasi KKN yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa," kata Halim Iskandar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk semakin lengkap dalam data yang dimiliki desa, baik data potensi maupun data masalah, baik data yang terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa. Pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia.
Halim Iskandar mengatakan, targetnya, pendataan akan berakhir paling lambat Agustus 2021, sehingga pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat.
Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini meminta kepada 4.612 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk turut aktif dalam mendukung pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Selain itu, ia mengimbau mereka untuk mendukung proses pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama, sehingga tercatat dalam sistem.
"Hal ini perlu didukung mahasiswa KKN. Pertama, terkait dengan proses pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Hari ini terus kita upayakan. Sudah terdata 70 persen dari 118 Juta warga desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Kami berharap, adik mahasiswa KKN terus mendukung proses pendataan yang dilakukan Pokja relawan desa dalam mendata desa ini betul-betul mencapai hasil yang diinginkan," kata Gus Halim, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan ekonomi desa yang dikembangkan melalui BUMDesa dan BUMDesa Bersama sudah memiliki posisi strategis, karena sudah berbadan hukum.
"Kami harap, dukungan dari mahasiswa KKN agar desa-desa dapat menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa Bersama," kaya Gus Halim.
Ia mengingatkan para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif dan aktif dalam melaksanakan KKN.
Baca Juga: Berikut Jurus Jitu Kemendes PDTT Wujudkan Desa Bersih Narkoba
Berita Terkait
-
Program Indonesia Spice Up the World, Kementerian PDTT Siap Dukug BUMDes
-
Per 28 Juni, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Desa 257.335 Orang
-
Mendes PDTT Dukung Gagasan Desa Devisa
-
Tegaskan Pernyataan Presiden, Gus Halim: PPKM Mikro Ampuh Hentikan Penularan Covid-19
-
Kuliah Desa, Gus Halim Paparkan SDGs Desa hingga Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Pabrik Kopi di Matraman Jaktim Ludes Dilumat Api, Pemicu Kebakaran karena Apa?
-
Diresmikan Ahmad Luthfi, Desa Tersono Batang Jadi Contoh Desa Mandiri Kelola Sampah
-
Radiasi di Cikande Jadi Alarm Awal: Mengapa Edukasi dan Respons Cepat Sangat Penting
-
Prabowo Ungkap Monasit Senilai Ribuan Triliun di Balik Kerugian Negara Rp300 T
-
Sodorkan Bukti Baru ke Polisi, Keluarga Arya Daru Ngotot Kasus Dibuka Lagi: Ada Kejanggalan?
-
Korupsi Kuota Haji, KPK: Biro Travel Kembalikan Uang Hampir Rp 100 Miliar
-
Periksa Wakil Bupati Mempawah, KPK Cecar Soal Produk Hukum Terkait Pembangunan Jalan
-
Ketua KPK Usul Pasal Gratifikasi Dihaspuskan dari UU Korupsi, Begini Alasannya
-
Heboh Bjorka Asli Ngamuk Bocorkan Data Polri, Publik: Lagi Sok-sokan, Mending Tangkap Fufufafa!
-
Ketua KPK Pastikan Akan Memanggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi Iklan BJB, Tapi...