Suara.com - Pemerintah Australia dikecam warganya sendiri karena mengizinkan satu keluarga positif covid-19 masuk ke negeri tersebut, menggunakan pesawaat sewaan dari Indonesia pekan lalu.
Sunny Joura, warga Australia yang pernah tertahan lama di India dan sempat batal berangkat ke Australia setelah diketahui positif covid-19, menilai keputusan tersebut sebagai kemunafikan.
Sebuah laporan mengungkap jika otoritas kesehatan dan Pemerintah di Australia Selatan telah menyetujui keluarga yang terdiri atas tiga orang untuk menggunakan prosedur penerbangan evakuasi medis dari Indonesia, yang biayanya ditanggung sendiri keluarga.
Keluarga yang terdiri dari dua orang dewasa dan seorang anak sekarang masih menjalani karantina di medi-hotel Tom's Court di pusat Kota Adelaide.
Jenis penerbangan evakuasi medis atau 'medevac' ini merupakan yang pertama tiba di Australia Selatan sejak pandemi, namun Pemerintah setempat menyatakan hal itu lazim dilakukan antar negara bagian.
Padahal sebelumnya, pasien positif covid-19 dari negara lain ditolak haknya untuk naik penerbangan repatriasi pulang ke Australia.
Sunny mengatakan banyak warga negara Australia keturunan India masih tertahan di India, tak bisa pulang ke Australia, setelah hasil tes positif covid-19.
"Saya sendiri adalah warga Australia yang tertahan dan akhirnya bisa ke Australia pada 27 Mei. Sejak itu saya membantu sesama warga Australia yang masih tertahan di negara lain," ujarnya.
Bantuan yang dimaksudkan Sunny ini yaitu menjelaskan prosedur, mendapatkan hotel karantina, apa yang harus dilakukan sebelum terbang, persyaratan tes atau sekadar menjawab pertanyaan di jejaring sosial.
Baca Juga: Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
Sunny mengaku sempat tertahan di India karena mengalami hasil tes positif palsu sebelum naik pesawat repatriasi kembali ke Australia.
Dia menyebut keputusan membolehkan satu keluarga yang positif covid-19 mendarat di Adelaide itu "sangat tidak adil"."Saya kaget melihat hal itu. Sangat mengejutkan. Saya merasa ada standar ganda di sini," katanya.
"Tidak semua orang memiliki uang sebanyak yang harus dibayar orang-orang ini untuk bisa menggunakan penerbangan medevac," tambah Sunny.
"Mereka bisa terbang dan pemerintah memberi izin.."
"Sedangkan orang lain, misalnya di India atau negara lain yang memiliki kondisi kesehatan serius dan mungkin positif, ditolak izin masuknya atau jenis repatriasi khusus apa pun," ujar Sunny lagi.
Evakuasi medis sudah dilakukan sebelum pandemi
Menteri Utama negara bagian Australia Selatan, Steven Marshall, hari Kamis (1/07) mengesampingkan kecaman itu.
Berita Terkait
-
Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
-
Virus Corona Varian Delta Membobol Pertahanan Kota-kota Besar di Australia
-
Setyana Mapasa, Pebulutangkis Asal Indonesia Wakili Australia di Olimpiade
-
Ashleigh Barty Jadi Ujung Tombak Australia Raih Medali di Olimpiade Tokyo
-
Masalah Fuel Pump, Ada 7.671 Unit Toyota C-HR Mengalami Recall
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti