Suara.com - Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sumbangan penanganan Covid-19 ke dubes-dubes.
Ia meminta agar Anies tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan nama Indonesia.
"Pak @aniesbaswedan, mohon di kemudian hari @DKIJakarta tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan nama Indonesia semacam ini," kata Sigit seperti dikutip Suara.com, Sabtu (3/7/2021).
Menurut Sigit, pencabutan surat meminta sumbangan tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Seharusnya Pemprov DKI Jakarta juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Indonesia karena telah mempermalukan bangsa Indonesia.
"Seharusnya bukan cuma mencabut permintaan sumbangan, Pemprov DKI perlu minta maaf kepada semua warga negara Indonesia atas perbuatan ini," ungkapnya.
Viral Surat 'Malak' Dubes
Sebuah surat yang diduga berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk sejumlah duta besar (Dubes) negara lain yang isinya meminta bantuan dalam penanganan Covid-19 beredar luas di media sosial.
Foto surat tersebut lantas viral di kalangan masyarakat umum hinggs menuai pro-kontra.
Baca Juga: 21 Perjalanan Kereta di Daop 3 Cirebon Dibatalkan Selama PPKM Darurat
Kali pertama surat tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @xvidgmbk. Dalam foto tersebut, tertulis surat edaran itu diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada 28 Juni 2021 lalu.
Dalam keterangannya, penyebar gambar itu mempertanyakan alasan diterbitkannya surat tersebut. Bahkan, dia menilai terbitnya surat ini merupakan bentuk pemalakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
"Ini surat malak dubes? Wilayah Wan Abud kekurangan duit? Kenapa gak ngepet aja," ujar pemilik akun itu, dikutip Kamis (1/7/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara mengenai surat tersebut. Dia menyebut permintaan bantuan adalah hal yang biasa karena sudah kerap dilakukan kepada pihak lainnya.
"Itu bukan ke Dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).
Menurut Riza, permintaan bantuan adalah hal yang wajar karena dalam kepemimpinannya, Anies mengusung Jakarta sebagai kota kolaborasi. Artinya, banyak pihak hingga warga individu bisa ikut membangun Jakarta.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian