Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru memutuskan impor tabung oksigen menyusul kebutuhan yang tinggi untuk pasien Covid-19. Ketimbang impor, ia menyarankan agar pemerintah menggenjot produksi oksigen dalam negeri.
Mulyanto berujar, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak kebutuhan oksigen untuk medis melalui produksi dalam negeri, ketimbang harus membuka keran impor. Ia khawatir dibukanya opsi impor hanya akan memunculkan dan membuat senang para mafia.
"Untuk memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan produksi dalam negeri. Pemerintah jangan terburu-buru membuka opsi impor, sebab penanggulangan Covid-19 sebaiknya disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat," kata Mulyanyo dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan impor bukan suatu hal yang haram. Namun keputusannya harus benar-benar diwaspadai dan hanya dilakukan jika keadaan mendedak atau darurat.
Terpenting saat ini, kata dia, ialah memprioritaskan produksi oksigen untuk medis. Tidak kalah penting diperhatikan juga ialah terkait pengawasan, mulai dari produksi sampai jaringan distribusi. Pengawasan penting dikakukan guna mencegah terjadinya penimbunan tabung oksigen yang mengakibatkan kelangkaan.
"Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung-jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawatirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi," kata Mulyanto.
Impor Tabung Oksigen
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana melakukan impor tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasokan oksigen di ruang-ruang darurat tambahan di runah sakit.
Rencana impor tabung oksigen itu, kata Budi sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian.
Baca Juga: Kapolda Jateng: Kita Tindak Tegas Oknum yang Timbun Peralatan Medis hingga Oksigen
Sebelumnya Budi mengatakan pihaknya melihat ada sedikit isu menyoal distribusi oksigen yang tadinya dikirim menggunakan truk besar langsung dimasukan ke tangki besar liquid untuk didistribusikan ke jaringan oksigen, namun sekarang harus dilakukan dengan tabung.
"Sehingga kita juga dengan menteri perindustrian sudah berkoordinasi untuk impor tabung yang 6 meter kubik dan 1 meter kubik untuk memenuhi ruang-ruang darurat tambahan yang ada di rumah sakit," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).
Dari sisi distribusi, Budi sebelumnya juga menyadari bahwa produksi oksigen di Jawa Tengah paling sedikit. Terbanyak ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sehingga perlu ada distribusi oksigen ke daerah tersebut.
"Banyaknya ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi kita harus ada logistik yang disalurkan ke sana," kata Budi.
Produksi Oksigen untuk Medis
Diketahui, Menkes Budi mengatakan pihaknya sudah mendapatkan komitmen dengan Kementerian Perindustrian untuk penambahan alokasi produksi oksigen untuk medis.
Berita Terkait
-
Ungkap RS Muhammadiyah Tak Bisa Beli Oksigen, Ma'mun Murod: Negara Tak Mau Bayar Utang
-
Harga Tabung Oksigen di Lampung Naik 3 Kali Lipat
-
Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Oksigen
-
Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pertamina Bantu Atasi Kelangkaan Oksigen
-
Pandemi Covid-19, Penjualan Tabung Oksigen di Medan Meningkat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi