Suara.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Retno Listyarti meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru.
“Pemerintah harus menunda PTM pada tahun ajaran baru pada Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate-nya di sejumlah daerah di atas lima persen,” kata Retno dalam webinar di Jakarta, Rabu (7/7/2021).
Ia menegaskan kondisi itu tidak aman untuk membuka sekolah tatap muka karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak-anak. Pemerintah, lanjut dia, sesuai Konvensi Hak Anak harus memenuhi hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia.
Dia menambahkan pernyataan Mendikbudristek untuk menggelar PTM terbatas pada tahun ajaran baru perlu direvisi dan seharusnya ditunda sampai positivity rate di tiap daerah di bawah lima persen.
“Masalahnya tidak semua daerah terbuka dengan jumlah kasus Covid-19 di daerahnya. Saat ini ada 10 provinsi yang jumlah positivity rate yang tinggi sekali,” ujarnya.
Selain itu, KPAI juga meminta agar pemerintah terbuka dengan data anak yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan dalam penanganan anak-anak yang terinfeksi Covid-19.
KPAI juga meminta agar dilakukan penguatan ketahanan keluarga untuk melindungi anak dari Covid-19. Orang dewasa di sekitar anak diminta untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan ke anggota keluarganya terutama anak-anak.
“Penguatan 3T atau tracing, testing dan treatment, secara signifikan dapat dijadikan indikator pencegahan penanganan diri anak-anak yang terinfeksi Covid-19,” tuturnya.
Selain itu, orang tua juga diminta untuk melengkapi imunisasi dasar untuk balita dan anak-anak karena program imunisasi pada anak menurun selama pandemi, sehingga bisa memicu wabah lainnya, demikian Retno Listyarti . (Antara)
Baca Juga: KPAI: Belum Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung
-
Penumpang Pasar Senen Kalahkan Gambir, Tren Perjalanan Kelas Ekonomi Menguat
-
HUT Jakarta ke-499, Pemprov DKI Terima 499 Sertifikat Aset Daerah Senilai Rp 22,2 Triliun
-
Dianugerahi Lencana Emas di Gorontalo, Prabowo Dinilai Berjasa Bagi Petani-Nelayan
-
Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Pesertanya Ada yang Dibayar Rp 200 Ribu
-
DPR Apresiasi Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf