Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat di tengah situasi Covid-19 mengganas.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat justru mengingatkan situasi negara saat ini sedang berat, semua pihak harusnya pahami keadaan.
"Situasi negara kita saat ini memang sedang berat-beratnya. Begitu banyak berita duka yang kita terima. Bahkan, dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar kita," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, Covid-19 sedang dalam fase lebih ganas dari biasanya terlebih adanya varian baru. Seharusnya, kata dia, melakukan upaya terbaik ketimbang mengusulkan RS khusus pejabat.
"Karena kita tahu, tak sedikit pasien positif covid-19 yang meregang nyawa karena tidak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit. Ini adalah duka kita semua," ungkapnya.
Bagi Demokrat, kata dia, berharap agar semua elemen lapisan masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang terbaik.
Partai berlambang mercy tersebut mengklaim terus mendorong dan memberikan masukan ke pemerintah soal penanganan Covid.
"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga, siapapun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," tandasnya.
Usulan RS Pejabat
Baca Juga: Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Berita Terkait
-
Sejumlah Anak 12 Tahun ke Atas di Pekanbaru Ikuti Vaksinasi Massal
-
Kesadaran Prokes Masyarakat Sumut Rendah, Gubsu Edy: Masih Belum Percaya Covid-19 Ada!
-
Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19
-
Fadli Zon Setuju Ruangan Kosong Gedung DPR Dipinjam untuk Rawat Pasien Covid-19
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat