Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat di tengah situasi Covid-19 mengganas.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat justru mengingatkan situasi negara saat ini sedang berat, semua pihak harusnya pahami keadaan.
"Situasi negara kita saat ini memang sedang berat-beratnya. Begitu banyak berita duka yang kita terima. Bahkan, dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar kita," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, Covid-19 sedang dalam fase lebih ganas dari biasanya terlebih adanya varian baru. Seharusnya, kata dia, melakukan upaya terbaik ketimbang mengusulkan RS khusus pejabat.
"Karena kita tahu, tak sedikit pasien positif covid-19 yang meregang nyawa karena tidak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit. Ini adalah duka kita semua," ungkapnya.
Bagi Demokrat, kata dia, berharap agar semua elemen lapisan masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang terbaik.
Partai berlambang mercy tersebut mengklaim terus mendorong dan memberikan masukan ke pemerintah soal penanganan Covid.
"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga, siapapun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," tandasnya.
Usulan RS Pejabat
Baca Juga: Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Berita Terkait
-
Sejumlah Anak 12 Tahun ke Atas di Pekanbaru Ikuti Vaksinasi Massal
-
Kesadaran Prokes Masyarakat Sumut Rendah, Gubsu Edy: Masih Belum Percaya Covid-19 Ada!
-
Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19
-
Fadli Zon Setuju Ruangan Kosong Gedung DPR Dipinjam untuk Rawat Pasien Covid-19
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka