Suara.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan Indonesia mendapat lima kali kiriman vaksin pada pekan ini dengan total sebanyak 17,8 juta dosis dari berbagai jalur kerja sama.
"Dalam satu minggu saja Indonesia mendapat lima kali kiriman vaksin dari berbagai jalur kerja sama. Dalam satu minggu ini saja, kita mendapat tambahan 17,8 juta vaksin," kata Dedy dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Selasa (13/7/2021).
Dedy mengatakan tambahan kiriman vaksin menambah total vaksin yang sudah diterima Indonesia menjadi lebih dari 134 juta dosis baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.
Pemerintah Indonesia pada Selasa (13/7) ini kembali menerima tambahan pasokan 1,4 juta dosis vaksin siap pakai produksi Sinopharm. Dalam tiga hari ke depan, Indonesia juga akan kembali menerima kedatangan vaksin Sinopharm dengan jumlah total kedatangan 4 juta dosis vaksin.
"Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong yang merupakan inisiatif swasta yang bersifat melengkapi program vaksinasi gratis dari pemerintah yang tidak dibiayai APBN," ujar Dedy.
Vaksinasi gotong royong diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung percepatan vaksinasi agar Indonesia segera mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) melawan Covid-19.
Selain penambahan vaksin untuk program vaksinasi gotong royong, Dedy menuturkan Indonesia juga akan menerima tambahan sebanyak 3,4 juta dosis vaksin AstraZeneca Selasa (13/7) malam. Tambahan vaksin AstraZeneca itu merupakan hasil kerja sama multilateral Fasilitas COVAX.
Selanjutnya, pada Kamis (15/7), vaksin Moderna juga akan tiba di Indonesia yang merupakan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat (AS).
Dedy mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk menambah target jumlah minimal masyarakat yang akan divaksinasi dari semula sebanyak 181,5 juta jiwa menjadi 208,3 juta jiwa. Penambahan jumlah masyarakat yang menerima vaksin berasal dari kelompok usia anak dan remaja berusia 12-17 tahun.
Baca Juga: BPOM Sebut Izin Darurat Vaksin Pfizer Segera Keluar
"Peningkatan target ini tentu dalam rangka memastikan kekebalan komunal betul-betul dapat kita capai dan pandemi betul-betul dapat diatasi," katanya.
Pada saat bersamaan, lanjut Dedy, pemerintah pun terus berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menerima vaksin termasuk penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, dan penduduk di wilayah terpencil. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru