Suara.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan Indonesia mendapat lima kali kiriman vaksin pada pekan ini dengan total sebanyak 17,8 juta dosis dari berbagai jalur kerja sama.
"Dalam satu minggu saja Indonesia mendapat lima kali kiriman vaksin dari berbagai jalur kerja sama. Dalam satu minggu ini saja, kita mendapat tambahan 17,8 juta vaksin," kata Dedy dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Selasa (13/7/2021).
Dedy mengatakan tambahan kiriman vaksin menambah total vaksin yang sudah diterima Indonesia menjadi lebih dari 134 juta dosis baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.
Pemerintah Indonesia pada Selasa (13/7) ini kembali menerima tambahan pasokan 1,4 juta dosis vaksin siap pakai produksi Sinopharm. Dalam tiga hari ke depan, Indonesia juga akan kembali menerima kedatangan vaksin Sinopharm dengan jumlah total kedatangan 4 juta dosis vaksin.
"Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong yang merupakan inisiatif swasta yang bersifat melengkapi program vaksinasi gratis dari pemerintah yang tidak dibiayai APBN," ujar Dedy.
Vaksinasi gotong royong diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung percepatan vaksinasi agar Indonesia segera mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) melawan Covid-19.
Selain penambahan vaksin untuk program vaksinasi gotong royong, Dedy menuturkan Indonesia juga akan menerima tambahan sebanyak 3,4 juta dosis vaksin AstraZeneca Selasa (13/7) malam. Tambahan vaksin AstraZeneca itu merupakan hasil kerja sama multilateral Fasilitas COVAX.
Selanjutnya, pada Kamis (15/7), vaksin Moderna juga akan tiba di Indonesia yang merupakan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat (AS).
Dedy mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk menambah target jumlah minimal masyarakat yang akan divaksinasi dari semula sebanyak 181,5 juta jiwa menjadi 208,3 juta jiwa. Penambahan jumlah masyarakat yang menerima vaksin berasal dari kelompok usia anak dan remaja berusia 12-17 tahun.
Baca Juga: BPOM Sebut Izin Darurat Vaksin Pfizer Segera Keluar
"Peningkatan target ini tentu dalam rangka memastikan kekebalan komunal betul-betul dapat kita capai dan pandemi betul-betul dapat diatasi," katanya.
Pada saat bersamaan, lanjut Dedy, pemerintah pun terus berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menerima vaksin termasuk penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, dan penduduk di wilayah terpencil. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Asap Kebakaran Kalideres Diduga Mengandung Gas Beracun, Damkar Kerahkan Robot Pemadam
-
Pakai Masker! Udara Jakarta Pagi Ini Masuk Kategori Tidak Sehat, Terburuk Keempat di Dunia
-
Top 20 Kekuatan Militer Dunia Berdasarkan Personel Aktif: Indonesia Nomor Berapa?
-
Muncul 4 Kasus Hantavirus di Jakarta, Dinkes Beberkan Sumber Penularannya
-
Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah
-
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Atasi Kenaikan Harga Komoditas Cabai Merah
-
Penjelasan Resmi Dukcapil Soal Gaduh Larangan Serahkan KTP Saat Check-in Hotel
-
Gudang di Kalideres Meledak Beruntun, Diduga Dipenuhi Bahan Kimia dan Gas
-
BGN Wajibkan SPPG Tambah Penerima Manfaat 3B dalam 14 Hari atau Operasional Dihentikan
-
Bareskrim Sikat Jaringan Judi Online Internasional, DPR: Indonesia Tak Boleh Jadi Surganya Bandar