Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bergerak mencegah stunting dan berperan dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua TP PKK Provinsi Jambi, yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu (14/7/2021).
Mendagri berharap, pelantikan yang dilakukan tak menjadi sekadar seremonial dan ritual belaka, namun dapat menjadi momentum bagi PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Jambi dalam mengoperasionalkan gerakan PKK yang memiliki jaringan terluas, dan menyentuh komunitas terkecil, yakni keluarga. Sebagai mesin pengendali sosial, menurut Mendagri, gerakan PKK dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan pemerintah di pusat dan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, utamanya dalam mencegah stunting.
“Saya menggarisbawahi, diantaranya program stunting, yaitu bagaimana untuk mengurangi angka stunting, pertumbuhan yang tidak baik, baik secara fisik terjadi kekerdilan, perkembangan otak yang tidak bagus kepada anak kita karena kekurangan gizi,” katanya.
Karena itu, Mendagri meminta TP PKK memperhatikan dan menyosialisasikan pentingnya asupan nutrisi pada ibu hamil, hingga pemberian nutrisi di 1.000 hari kehidupan ketika bayi telah dilahirkan. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas kesehatan, BKKBN, jaringan kecamatan hingga ke desa, sampai pada kerja sama dengan lembaga nonpemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR).
“Perlu dilakukan inventarisasi, bekerja sama dengan semua pihak sehingga kita harapkan anak-anak kita tumbuh sehat dan berkembang menjadi tenaga kerja yang produktif untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menekankan peran PKK dalam rangka pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan turut serta menyosialisasikan protokol kesehatan dan kampanye pembagian, serta penggunaan masker yang benar.
“Kemudian juga membuat terobosan kreatif agar masyarakat kita rajin mencuci tangan, baik yang berbahan sabun atau produk-produk hand sanitizer, kemudian juga melakukan jaga jarak, physical distancing agar tidak terpapar, mengindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pesannya.
Tak kalah penting, Mendagri meminta PKK dapat menjadi contoh dan berperan aktif dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 maupun penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga memerlukan bantuan sosial.
“PKK bersama-bersama dengan semua pihak yang lain galang solidaritas sosial, memberikan bantuan-bantuan sosial,” pungkasnya.
Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Tidak Takut Berinovasi
Berita Terkait
-
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Tidak Takut Berinovasi
-
Ketua TP-PKK Sosialisasi Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Provinsi Kalsel
-
Berlaku di Luar Pulau Jawa dan Bali, Simak Instruksi Mendagri No 20/2021 Tentang Bermobil
-
MIPI Hadirkan Ganjar Bahas Ujian dan Tantangan Sistem Pemerintahan Daerah saat Pandemi
-
Ganjar Cerita Soal Percepatan Tangani Covid-19 dengan Jogo Tonggo, Ini Kisahnya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari