Dia memahami mungkin saja niat Saleh dalam pernyataannya didasarkan pada tuntutan pengalaman kehilangan atau kesedihan pribadinya terkait adanya teman sejawat atau anggota keluarga yang menjadi korban dari pandemi.
Namun menurutnya, Saleh mestinya punya kontrol pada diri sendiri agar pernyataan yang disampaikan di forum resmi di DPR tak dikendalikan oleh emosi atau sentimen-sentimen yang sifatnya sangat personal.
Diketahui pernyataan menyoal ICU itu disampaikan Saleh dalam rapat kerja antara Komisi IX dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (13/7).
"Sebagai anggota DPR, forum rapat kerja dengan menteri itu harus digunakan secara efektif untuk membicarakan kebijakan strategis yang akan diambil negara untuk mengatasi pandemi ini. Apalagi Ungkapan Saleh disampaikan ketika raker dengan Kemenkes, kementerian yang paling bertanggungjawab soal kebijakan mengatasi pandemi mewakili pemerintah," ujarnya.
Karena itu pernyataan-pernyataan anggota DPR di rapat atau forum resmi seharusnya mengacu pada situasi dan juga kebutuhan seluruh rakyat.
Dia juga mengatakan titik pijak pembicaraan anggota harus bersadarkan situasi nyata yang dihadapi seluruh rakyat, lalu bersama menteri kesehatan mencarikan solusinya.
"Ketika anggota DPR menjadikan raker dengan menteri sebagai ajang curhat perasaan pribadi seperti yang ditunjukkan Saleh, maka yang justru muncul adalah pernyatan yang kontrapproduktif," kata Lucius.
Luruskan Pernyataan
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pun meluruskan pernyataannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat. Adapun pernyataan itu menyoal dirinya yang enggan mendengar kembali kabar anggota DPR tidak mendapatkan ICU untuk perawatan Covid-19.
Baca Juga: Formappi soal Saleh Daulay: Curhat Pribadi di Rapat DPR Bikin Pernyataan Dewan jadi Ngasal
Saleh berujar pernyataannya tersebut tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan pejabat atau anggota DPR untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.
"Dalam konteks ini, saya perlu meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial," tutur Saleh kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Saleh mengatakan dirinya mengikuti rapat dengan Menkes dan BPOM pada Selasa kemarin sampai selesai. Hal itu ia lakukan lantaran ingin turut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan dan lain-lain masuk dalam kesimpulan.
"Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ujar Saleh.
Dengan begitu, kata Saleh tidak ada niat dan arah dari diirinya atas pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat.
"Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," ujar Saleh.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025