Dia memahami mungkin saja niat Saleh dalam pernyataannya didasarkan pada tuntutan pengalaman kehilangan atau kesedihan pribadinya terkait adanya teman sejawat atau anggota keluarga yang menjadi korban dari pandemi.
Namun menurutnya, Saleh mestinya punya kontrol pada diri sendiri agar pernyataan yang disampaikan di forum resmi di DPR tak dikendalikan oleh emosi atau sentimen-sentimen yang sifatnya sangat personal.
Diketahui pernyataan menyoal ICU itu disampaikan Saleh dalam rapat kerja antara Komisi IX dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (13/7).
"Sebagai anggota DPR, forum rapat kerja dengan menteri itu harus digunakan secara efektif untuk membicarakan kebijakan strategis yang akan diambil negara untuk mengatasi pandemi ini. Apalagi Ungkapan Saleh disampaikan ketika raker dengan Kemenkes, kementerian yang paling bertanggungjawab soal kebijakan mengatasi pandemi mewakili pemerintah," ujarnya.
Karena itu pernyataan-pernyataan anggota DPR di rapat atau forum resmi seharusnya mengacu pada situasi dan juga kebutuhan seluruh rakyat.
Dia juga mengatakan titik pijak pembicaraan anggota harus bersadarkan situasi nyata yang dihadapi seluruh rakyat, lalu bersama menteri kesehatan mencarikan solusinya.
"Ketika anggota DPR menjadikan raker dengan menteri sebagai ajang curhat perasaan pribadi seperti yang ditunjukkan Saleh, maka yang justru muncul adalah pernyatan yang kontrapproduktif," kata Lucius.
Luruskan Pernyataan
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pun meluruskan pernyataannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat. Adapun pernyataan itu menyoal dirinya yang enggan mendengar kembali kabar anggota DPR tidak mendapatkan ICU untuk perawatan Covid-19.
Baca Juga: Formappi soal Saleh Daulay: Curhat Pribadi di Rapat DPR Bikin Pernyataan Dewan jadi Ngasal
Saleh berujar pernyataannya tersebut tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan pejabat atau anggota DPR untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.
"Dalam konteks ini, saya perlu meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial," tutur Saleh kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Saleh mengatakan dirinya mengikuti rapat dengan Menkes dan BPOM pada Selasa kemarin sampai selesai. Hal itu ia lakukan lantaran ingin turut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan dan lain-lain masuk dalam kesimpulan.
"Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ujar Saleh.
Dengan begitu, kata Saleh tidak ada niat dan arah dari diirinya atas pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat.
"Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," ujar Saleh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya