DPR Sebut Evaluasi PPKM Darurat Dibutuhkan Sebelum Putuskan Perpanjang Lagi 6 Minggu

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap PPKM Darurat yang dilakukan dalam 2 minggu pertama. Ini diperlukan sebelum melanjutkan skenario untuk memperpanjang PPKM Darurat sampai 6 minggu.

Evaluasi menjadi penting agar pemerintah memiliki kajian untuk bahan pertimbangan tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu.

"Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini," kata Ace kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Berdasarkan evaluasi nantinya dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu. Apakah PPKM Darurat cenderung membuat pengendalian lebih baik atau tidak.

Tingkat penanganan kesehatan masyarakat juga perlu dievaluasi. Apakah pembatasan mobilitas masyarakat efektif terhadap pengendalian penularan, terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan.

Menurut Ace jika penularan Covid-19 ternyata masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda, ia meminta pemerintah tidak bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

"Untuk itu, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat," ujar Ace.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi juga berpandangan senada dengan Ace. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih dahulu.

"Baiknya sebelum ada kebijakan untuk memperpanjang PPKM, dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM darurat ini," kata Nurhadi.

Baca Juga: PPKM Darurat, Sopir Bus Antar Kota di Bukittinggi Keluhkan Penurunan Penumpang

Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).

Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 31 triliun.