Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo turut mengomentari adanya ajakan untuk menyetop pemberitaan tentang Covid-19 dan viral di media sosial. Mirisnya, ajakan untuk tidak menyebar informasi tentang kasus Covid-19 bagi masyarakat itu menempelkan logo pemerintah daerah.
Rahmad mengatakan, adanya seruan tersebut diperlukan sikap yang bijak dalam menanggapinya.
"Saya kira kita semua harus bijak ya menyikapi terhadap apa pun, terhadap perkembangan covid. Covid ini harus ditanggapi dengan suatu hal yang bijak," kata Rahmad saat dihubungi Suara.com, Kamis (15/7/2021).
Rahmad menyampaikan, berita yang transparan apa adanya mengenai covid perlu disampaikan ke masyarakat. Hal itu bertujuan agar situasi terkini yang dihadapi bangsa bisa diketahui. Menurutnya, justru berita hoaks yang harus diperangi.
"Jangan menyebarkan berita kebohongan dengan memberitakan berita yang membuat masyarakat riuh rendah menjadi pro dan kontra kemudian berita-berita yang membuat masyarakat khawatir itu yang perlu harus perangi. Berita-berita yang tak benar berita hoaks harus kita perangi," tuturnya.
Politisi PDIP itu meminta masyarakat untuk saat ini tak takut dalam menerima informasi soal covid.
Ia mengkhawatirkan adanya seruan tersebut malah membuat masyarakat abai dengan protokol kesehatan.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu dalam rangka memerangi covid. Menurutnya, masyarakat juga harus turut serta dalam jihad tersebut.
"Tetapi harus ingat sekali lagi dengan kita dapat informasi kekinian terkait kondisi di Indonesia itu akan menambah kewaspadaan kita itu akan menambah solidaritas kita itu akan menambah semangat kita bergotong royong untuk sama-sama memenangkan peperangan melawan covid dengan prokes," tandasnya.
Baca Juga: Sejumlah Kota di China Larang Warganya yang Belum Vaksin Beraktivitas di Keramaian
Viral Seruan
Sebelumnya beredar selebaran ajakan tersebut di Twitter. Seperti salah satunya diunggah oleh akun @kopiganja.
Tampak ada empat buat selebaran yang unggah aku tersebut. Dari empat buat selebaran ajakan tersebut memiliki pesan yang sama yakni dengan dalih untuk berhenti membuat kepanikan.
"Warga Kab. Lamongan Kompak Untuk Tidak Upload Berita Tentang Covid. Biar Masyarakat Tentram Tenang," tulis pesan dalam salah satu selebaran seperti dilihat Suara.com.
Tak hanya berupa tulisan, selebaran juga dilengkapi dengan logo-logo pemerintahan daerah serta ikon-ikon daerah tersebut. Belum diketahui, selebaran ajakan ini merupakan resmi dari Pemda atau tidak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!