Suara.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar dalam melaksanakan operasi PPKM Darurat, Satpol PP harus dilengkapi dengan uang tunai yang dibawa oleh satuan maupun komandan. Uang itu nantinya digunakan sebagai kompensasi kepada para pedagang.
Dengan begitu, Satpol PP tidak perlu secara arogansi menggunakan kekerasan baik saat mengusir maupun meminta pedagang menutup tempat berjualan.
"Saya sih nyaranin begini. Satpol PP itu dilengkapi sama duit. Jadi kan ini situasinya bukan operasi perang, ini kan operasi karena wabah penyakit, bukan operasi pedagang kaki lima lho, bukan. Ini kan karena ada wabah orang tidak boleh berkerumun, tapi orang ada tuntutan berjualan," kata Dedi dihubungi, Jumat (16/7/2021).
Uang kompensasi yang dibawa itu nantinya harus tepat sasaran diberikan kepada mereka masyarakat dengan pendapatan harian, yang memang terbatasi dalam mencari penghidupan.
Dedi mencontohkan hal serupa pernah ia lakukan semasa menjabat sebagai bupati Purwakarta. Di mana pedagang yang diminta berhenti berjualan beberapa waktu kemudian diberikan uang senilai pendapatan yang dihitung harian.
"Jadi benarnya begini menurut saya. Jadi ketika ada operasi itu mereka komandannya dilengkapi uang tunai, kepalanya atau timnya. Sehingga ketika nyamperin tukang kopi malam itu punya pendapatan berapa sih, kasih Rp 200 ribu mereka pulang kok, enggak usah kekerasan, mereka pulang tenang. Sehingga kemudian mereka tetap di rumahnya aman," ujar Dedi,
Selain menghindari arogansi dan kekerasan, melalui pendekatan persuasif sekaligus memberikan bantuan itu dinilai lebih membuat masyarakat taat aturan.
Dedi memandang masyarakat akan segan dan tercipta rasa tidak enak hati jika harus membuat pelanggaran. Kesan segan masyarakat terhadap aparat itu juga mengubah persepsi mereka yang sebelumnya mungkin ketakutan terhadap petugas.
"Iya segan, mereka ah enggak enak nih, enggak enak perasaan gitu," ujar Dedi.
Baca Juga: Melongok Pasar Senen di Hari ke-13 PPKM Darurat, Begini Situasinya
Karena itu Dedi menyarankan agar ke depan Satpol PP dapat melakukan pendekatan yang demikian. Sementara menyoal anggaran dana itu, Dedi berujar bisa diambil melalui dana bantuan sosial yang sudah ada di setiap wilayah pemerintahan.
"Dikasih uang kompensasi kan uangnya cukup di setiap-setiap daerah ada kok bantuan sosial," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya