Suara.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar dalam melaksanakan operasi PPKM Darurat, Satpol PP harus dilengkapi dengan uang tunai yang dibawa oleh satuan maupun komandan. Uang itu nantinya digunakan sebagai kompensasi kepada para pedagang.
Dengan begitu, Satpol PP tidak perlu secara arogansi menggunakan kekerasan baik saat mengusir maupun meminta pedagang menutup tempat berjualan.
"Saya sih nyaranin begini. Satpol PP itu dilengkapi sama duit. Jadi kan ini situasinya bukan operasi perang, ini kan operasi karena wabah penyakit, bukan operasi pedagang kaki lima lho, bukan. Ini kan karena ada wabah orang tidak boleh berkerumun, tapi orang ada tuntutan berjualan," kata Dedi dihubungi, Jumat (16/7/2021).
Uang kompensasi yang dibawa itu nantinya harus tepat sasaran diberikan kepada mereka masyarakat dengan pendapatan harian, yang memang terbatasi dalam mencari penghidupan.
Dedi mencontohkan hal serupa pernah ia lakukan semasa menjabat sebagai bupati Purwakarta. Di mana pedagang yang diminta berhenti berjualan beberapa waktu kemudian diberikan uang senilai pendapatan yang dihitung harian.
"Jadi benarnya begini menurut saya. Jadi ketika ada operasi itu mereka komandannya dilengkapi uang tunai, kepalanya atau timnya. Sehingga ketika nyamperin tukang kopi malam itu punya pendapatan berapa sih, kasih Rp 200 ribu mereka pulang kok, enggak usah kekerasan, mereka pulang tenang. Sehingga kemudian mereka tetap di rumahnya aman," ujar Dedi,
Selain menghindari arogansi dan kekerasan, melalui pendekatan persuasif sekaligus memberikan bantuan itu dinilai lebih membuat masyarakat taat aturan.
Dedi memandang masyarakat akan segan dan tercipta rasa tidak enak hati jika harus membuat pelanggaran. Kesan segan masyarakat terhadap aparat itu juga mengubah persepsi mereka yang sebelumnya mungkin ketakutan terhadap petugas.
"Iya segan, mereka ah enggak enak nih, enggak enak perasaan gitu," ujar Dedi.
Baca Juga: Melongok Pasar Senen di Hari ke-13 PPKM Darurat, Begini Situasinya
Karena itu Dedi menyarankan agar ke depan Satpol PP dapat melakukan pendekatan yang demikian. Sementara menyoal anggaran dana itu, Dedi berujar bisa diambil melalui dana bantuan sosial yang sudah ada di setiap wilayah pemerintahan.
"Dikasih uang kompensasi kan uangnya cukup di setiap-setiap daerah ada kok bantuan sosial," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Dilantik Jadi P3K Paruh Waktu, Nurul Akmal: Alhamdulillah, Tapi Kayak Gak Adil
-
Digerebek di Fly Over Hingga Kontrakan, Polda Metro Sikat Jaringan Sabu 5,3 Kg di Tangsel
-
Kisruh Dana Kolegium Dokter Indonesia, PP PDUI Laporkan Eks Ketua dan Bendahara ke Polisi
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg Sebut Evaluasi Menteri Tiap Hari, Ganti Jika Perlu
-
6 Fakta Krusial Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK KemenHAM 2026 Hari Ini, Lolos atau Tidak?
-
Bareskrim Turun Tangan! Isu Saham Gorengan Diselidiki Usai IHSG Terjun Bebas
-
Kritik Wacana Pengganti PT, Said Abdullah: Indonesia Multikultural, Tak Cocok Kawin Paksa Fraksi
-
Jampidsus Geledah Rumah Eks Menteri dan Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Kemenhut
-
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Perkuat Sinergi Keadilan Restoratif bagi Pemulihan Korban