Suara.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar dalam melaksanakan operasi PPKM Darurat, Satpol PP harus dilengkapi dengan uang tunai yang dibawa oleh satuan maupun komandan. Uang itu nantinya digunakan sebagai kompensasi kepada para pedagang.
Dengan begitu, Satpol PP tidak perlu secara arogansi menggunakan kekerasan baik saat mengusir maupun meminta pedagang menutup tempat berjualan.
"Saya sih nyaranin begini. Satpol PP itu dilengkapi sama duit. Jadi kan ini situasinya bukan operasi perang, ini kan operasi karena wabah penyakit, bukan operasi pedagang kaki lima lho, bukan. Ini kan karena ada wabah orang tidak boleh berkerumun, tapi orang ada tuntutan berjualan," kata Dedi dihubungi, Jumat (16/7/2021).
Uang kompensasi yang dibawa itu nantinya harus tepat sasaran diberikan kepada mereka masyarakat dengan pendapatan harian, yang memang terbatasi dalam mencari penghidupan.
Dedi mencontohkan hal serupa pernah ia lakukan semasa menjabat sebagai bupati Purwakarta. Di mana pedagang yang diminta berhenti berjualan beberapa waktu kemudian diberikan uang senilai pendapatan yang dihitung harian.
"Jadi benarnya begini menurut saya. Jadi ketika ada operasi itu mereka komandannya dilengkapi uang tunai, kepalanya atau timnya. Sehingga ketika nyamperin tukang kopi malam itu punya pendapatan berapa sih, kasih Rp 200 ribu mereka pulang kok, enggak usah kekerasan, mereka pulang tenang. Sehingga kemudian mereka tetap di rumahnya aman," ujar Dedi,
Selain menghindari arogansi dan kekerasan, melalui pendekatan persuasif sekaligus memberikan bantuan itu dinilai lebih membuat masyarakat taat aturan.
Dedi memandang masyarakat akan segan dan tercipta rasa tidak enak hati jika harus membuat pelanggaran. Kesan segan masyarakat terhadap aparat itu juga mengubah persepsi mereka yang sebelumnya mungkin ketakutan terhadap petugas.
"Iya segan, mereka ah enggak enak nih, enggak enak perasaan gitu," ujar Dedi.
Baca Juga: Melongok Pasar Senen di Hari ke-13 PPKM Darurat, Begini Situasinya
Karena itu Dedi menyarankan agar ke depan Satpol PP dapat melakukan pendekatan yang demikian. Sementara menyoal anggaran dana itu, Dedi berujar bisa diambil melalui dana bantuan sosial yang sudah ada di setiap wilayah pemerintahan.
"Dikasih uang kompensasi kan uangnya cukup di setiap-setiap daerah ada kok bantuan sosial," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
Terkini
-
Usai Cecar 3 Biro Travel Haji di Yogyakarta, KPK Sita Uang dalam Mata Uang Asing
-
Mikroplastik di Air Hujan Bisa Picu Stroke? Ini Penjelasan Lengkap BRIN dan Dinkes
-
Bahlil Minta Relawan dan Organisasi Sayap Partai Golkar Setop Laporkan Akun Penyebar Meme
-
Kejagung Bongkar Kebohongan Sandra Dewi soal 88 Tas Mewah Hasil Endorsement, Begini Faktanya!
-
"Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil" Jawaban Pasrah Bahlil Lahadalia untuk Pembuat Meme
-
Datang ke Bareskrim, Lisa Mariana Pasrah Jika Ditahan: Doakan Saja yang Terbaik
-
Rismon Sianipar Bongkar Dugaan Kejanggalan Ijazah Gibran: Enggak Ada Ijazah SMA-nya!
-
Skandal Ekspor POME, Kejagung Geledah Sejumlah Kantor Bea Cukai
-
kumparan AI for Indonesia 2025 Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI
-
Kejagung Ungkap Alasan Memanggil PT Google Indonesia dalam Perkara Nadiem Makarim