Suara.com - Dalang dan budayawan kondang Sudjiwo Tedjo baru-baru ini menyampaikan pendapatnya terkait sikap publik terhadap keputusan Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar.
Lewat beberapa cuitan yang diunggah di akun Twitternya, Sabtu (17/7/2021) Sudjiwo Tedjo menyindir warganet yang masih saja meributkan keputusan Presiden Jokowi. Baginya, apa yang sudah diputuskan oleh presiden harus dihargai.
Ia berharap polemik vaksin berbayar tak perlu diributkan lagi karena sudah dibatalkan oleh Presiden Jokowi.
"Hoi!!! Pak Jokowi itu masih prsiden kita! Suka/tidak kita! Kalian ribut soal vaksin berbayar, aku pun turut ribut. Sekarang Pak Jokowi sudah batalin itu tetap saja kalian ribut, yang batalin bukan karena rakyat kek, tapi karena WHO kek. Ya udahlah Pokoknya kan udah dibatalin!" tulis Sudjiwo Tedjo dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Sabtu (17/7/2021).
Dalam cuitan selanjutnya, Sudjiwo Tedjo mengajak warganet untuk melupakan polemik vaksin berbayar yang kini sudah dibatalkan. Ia menyebut masih ada hal lain dari pemerintah yang bisa dikritik.
"Ya kalau kita ribut gini terus kapan waktunya ngadepin Covid bareng-bareng dengan kesenasiban? Silakan kalau mau kritik Pak Jokowi, kritik hal lain-lainnya yang pasti masih ada, soal vaksin berbayar itu udahlah, anggap angin lalu (Ini bukan twit berbayar! Aku udah hidup dari lukisan dll)," tulisnya lagi.
Melihat cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan komentar-komentar yang berbunyi 'bismilah komisaris'.
Sudjiwo Tedjo menyebut tak ada istilah seperti itu, karena ia bukan buzzer, dan untuk hal ini ia juga mengaku membela Pak Jokowi.
"Nggak ada bismillah komisaris, karena untuk hal ini aku bela Pak Jokowi, aku bukan buzzer. Aku tidak ngetwit untuk mata pencaharian. Hidupku udah amat tercukupi dari nulis buku, melukis, musik, mendesain sarung, dll. Gus Mus dan Cak Nun dan teman-temanku tahu itu," tulis Sudjiwo Tedjo.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beli Sapi Warga Kabupaten Gowa Rp 70 Juta
Melansir suarasumbar.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan vaksin Covid-19 berbayar untuk individu atau perorangan. Dengan begitu, penyaluran vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat hanya yang gratis.
Hal itu dinyatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021). Menurutnya, keputusan itu diambil Jokowi setelah menampung masukan dan respon dari masyarakat.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
Dengan dibatalkannya wacana vaksinasi Covid-19 berbayar tersebut, maka seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
Berita Terkait
-
Berita Satpol PP Gowa Pukul Warga Saat Razia PPKM Sampai ke Presiden Jokowi
-
Jokowi Minta 3 Provinsi di Pulau Jawa Ini Lakukan Percepatan Vaksinasi
-
KPK Sambut Baik Keputusan Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar
-
Begini Syarat dan Penampakan Sapi Kurban Presiden Jokowi di Gorontalo
-
Presiden Jokowi Beli Sapi Warga Kabupaten Gowa Rp 70 Juta
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita