Suara.com - Permintaan maaf yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dinilai sudah terlambat, sebab pandemi Covid-19 di Indonesia terus memburuk tak terkendali.
Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi mengatakan permintaan maaf Luhut memang patut diapresiasi, namun seharusnya hal itu dilakukan sejak awal pandemi atas sejumlah tingkah pejabat yang meremehkan Covid-19, mulai dari "makan nasi kucing cegah corona" hingga "corona sulit masuk Indonesia karena izin berbelit".
"Mungkin ini gesture yang langka selama pandemi, walaupun saya sendiri merasa kalau pemerintah minta maaf itu seharusnya sejak Maret 2020, karena saat bulan Januari-Februari mereka sudah bercanda dari awal. Yang terjadi saat ini adalah perpanjangan dari indikasi 'bercanda' dari awal," kata Mirza, Senin (19/7/2021).
Menurut Mirza, pemerintah harus berhenti memberikan klaim tidak realistis seperti menjanjikan herd immunity tercipta di bulan September di Jawa-Bali, padahal akses vaksinasi masih sulit.
"Inkompetensi pemerintah dan tabiatnya untuk selalu represif dan denial menolak untuk mengakui bahwa dia adalah pangkal masalah dari semua ini pada akhirnya akan menimbulkan gesekan di masyarakat," ucapnya.
Mirza menyebut klaim pemerintah tersebut justru membuat masyarakat semakin bingung, hingga harus berjuang hidup sendiri tanpa kehadiran negara dalam menghadapi pandemi.
"Jadi warga selalu dibikin dalam keadaan serba tidak menentu, jadi urusan survival hari ini bisa jadi sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan negara dalam banyak realita hidup orang hari ini," tegasnya.
Sebelumnya, Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali belum optimal.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Dijalankan secara Serius
"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (17/7/2021).
Luhut lantas mengkalim pihaknya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait bakal terus bekerja keras untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian Delta. Selain itu, dia juga menjamin pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat.
Adapun, Luhut mengemukakan dirinya akan melaporkan evaluasi penanggulangan Covid-19 selama masa PPKM Darurat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keputusan nantinya akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus