Suara.com - Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar Smith meminta Pemerintah membantu masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal yang terimpit Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa (20/7/2021).
Habib Zen menyatakan memahami bahwa dengan PPKM yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus COVID-19 bisa akan diatasi. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.
Dia sangat berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini karena masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas.
"Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," ujar Habib Zen.
Habib Zen juga menyatakan upaya menjaga keselamatan jiwa bersama dalam kerangka pengendalian COVID-19 di Tanah Air saat ini harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, di satu sisi pemerintah melakukan pengetatan atau pembatasan, namun di sisi lain juga memikirkan dampak luas yang ditimbulkan-nya.
Di antara efek nyata yang kini dihadapi masyarakat adalah semakin terbatasnya akses mereka untuk mendapatkan sumber-sumber perekonomian. Bahkan sebagian masyarakat justru kehilangan pekerjaannya sehingga semakin memperburuk nasib mereka.
"Untuk itu, kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang seimbang dan matang agar masyarakat bisa tetap sehat, tapi juga tidak kelaparan atau bahkan dihadapkan ancaman kematian," kata Habib Zen.
Pernyataan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai selama penerapan PPKM darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Jokowi Janjikan 2 Juta Paket Obat Gratis
"Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Dia berharap apabila pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil.
Menurut dia, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai.
"Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap-nya menegaskan. [Antara]
Berita Terkait
-
Sejarah Terbentuknya Rabithah Alawiyah, Pencatat Keturunan Nabi Muhammad yang Gelar Debat Panas Guru Gembul
-
Siapa yang Membentuk Rabithah Alawiyah? Pencatat Jejak Sejarah Hadhrami Ba'alawi di Indonesia
-
Begini Cara Praktis Mengetahui Nasab Habib di Indonesia Agar Tak Salah Mengikut Ajarannya
-
Sejarah Awal Sebutan Habib di Indonesia, Baru Muncul Akhir Era Penjajahan Belanda?
-
Silsilah Bahar bin Smith Tuai Kontroversi, Ini Sejarah Keturunan Rasulullah di Indonesia
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi
-
Sehari Operasi, Anak Buah Pramono Tangkap 6,98 Ton Ikan Sapu-sapu
-
Menaker Dorong Itjen Bertransformasi: dari Pencari Temuan Menjadi Mitra Pencegah Risiko
-
Berapa Gaji Ketua Ombudsman? Baru Dilantik Seminggu, Kini Jadi Tersangka Korupsi