Suara.com - Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar Smith meminta Pemerintah membantu masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal yang terimpit Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa (20/7/2021).
Habib Zen menyatakan memahami bahwa dengan PPKM yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus COVID-19 bisa akan diatasi. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.
Dia sangat berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini karena masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas.
"Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," ujar Habib Zen.
Habib Zen juga menyatakan upaya menjaga keselamatan jiwa bersama dalam kerangka pengendalian COVID-19 di Tanah Air saat ini harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, di satu sisi pemerintah melakukan pengetatan atau pembatasan, namun di sisi lain juga memikirkan dampak luas yang ditimbulkan-nya.
Di antara efek nyata yang kini dihadapi masyarakat adalah semakin terbatasnya akses mereka untuk mendapatkan sumber-sumber perekonomian. Bahkan sebagian masyarakat justru kehilangan pekerjaannya sehingga semakin memperburuk nasib mereka.
"Untuk itu, kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang seimbang dan matang agar masyarakat bisa tetap sehat, tapi juga tidak kelaparan atau bahkan dihadapkan ancaman kematian," kata Habib Zen.
Pernyataan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai selama penerapan PPKM darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Jokowi Janjikan 2 Juta Paket Obat Gratis
"Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Dia berharap apabila pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil.
Menurut dia, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai.
"Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap-nya menegaskan. [Antara]
Berita Terkait
-
Sejarah Terbentuknya Rabithah Alawiyah, Pencatat Keturunan Nabi Muhammad yang Gelar Debat Panas Guru Gembul
-
Siapa yang Membentuk Rabithah Alawiyah? Pencatat Jejak Sejarah Hadhrami Ba'alawi di Indonesia
-
Begini Cara Praktis Mengetahui Nasab Habib di Indonesia Agar Tak Salah Mengikut Ajarannya
-
Sejarah Awal Sebutan Habib di Indonesia, Baru Muncul Akhir Era Penjajahan Belanda?
-
Silsilah Bahar bin Smith Tuai Kontroversi, Ini Sejarah Keturunan Rasulullah di Indonesia
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional