Suara.com - Salah satu pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana menyayangkan pandemi covid-19 justru dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Salah satu adalah terkait vaksin gotong royong.
Vaksin gotong royong merupakan program pengadaan vaksin covid-19 di bawah kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Vaksin gotong royong dikritik banyak pihak karena tidak gratis alias berbayar. Vaksin gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Dalam aturan tersebut dijelaskan, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Irma menilai, program vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pengambilan keuntungan di tengah pandemi yang dilakukan pemerintah.
"Menurut kami ini kesimpulannya memang sudah mengambil untung di tengah pandemi," kata Irma dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sahabat ICW, Kamis (22/7/2021).
Hal tersebut diungkapkan Irma, sebab tidak ada satu pun negara yang menawarkan vaksinasi berbayar saat cakupan vaksin belum terpenuhi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
"Tidak ada negara-negara lain yang melakukan pendekatan vaksinasi berbayar saat cakupan vaksinasi itu belum banyak," tuturnya.
Memang ada beberapa negara yang juga menawarkan vaksin berbayar namun dengan catatan.
Baca Juga: Sampai Indonesia, Siapa yang Akan Dapat Suntikan Vaksin Moderna? Cek di Sini
Seperti yang dilakukan pemerintah Singapura di mana mereka menawarkan vaksin Sinovac berbayar. Tetapi situasinya mereka sudah memiliki cakupan jumlah vaksinasi yang cukup banyak.
Kemudian di Taiwan juga sempat menawarkan vaksinasi berbayar dengan catatan apabila terjadi surplus vaksin.
Irma menyebut surplus vaksin juga dengan catatan apabila target populasi yang divaksinasi sebagian besar sudah terpenuhi.
Merujuk cara negara-negara lain, Irma menilai pemerintah seharusnya tidak mendahulukan program vaksinasi berbayar saat kondisi masih krisis.
Justru pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan vaksin covid-19 gratis kepada kelompok rentan seperti tenaga kesehatan, penduduk dengan komorbid, dan lansia. Itu juga yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Akan tetapi yang terjadi di Indonesia, ketika pasokan vaksin untuk kelompok tersebut belum terpenuhi, pemerintah malah memberikan vaksin terhadap pekerja kreatif atau pekerja seni.
Tag
Berita Terkait
-
Sampai Indonesia, Siapa yang Akan Dapat Suntikan Vaksin Moderna? Cek di Sini
-
Pernah Kena Cucuk? Perempuan Jadi Korban Pelecehan Seksual saat Vaksin Covid-19
-
Sejumlah Pasien Covid-19 yang Dirawat di RS Menyesal karena Menolak Vaksin
-
Mas Gibran, Stok Vaksin Covid-19 di Solo Menipis Lho, Hanya Cukup untuk Sepekan
-
Stok Vaksin Covid-19 di Sleman Menipis Hanya Cukup Digunakan 4 Hari Kedepan
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Blitar, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak