Suara.com - Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara.
Atas dasar itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah serta dinas sosial untuk dapat mengawasi penyalurannya guna menghindari adanya kecurangan data penerima.
Perwakilan dari jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia melaporkan kepada Luhut kalau penyaluran bansos yang terdiri dari uang tunai dan beras Bulog sudah dimulai. Penyaluran bantuan sosial bagi KPM tersebut dikatakan membutuhkan waktu dan harus dibantu pemerintah daerah dalam hal penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," kata Luhut dalam rapat koordinasi bersama menteri dan gubernur Jawa-Bali secara virtual pada Kamis (22/7/2021).
Luhut juga menyampaikan kepada PT POS Indonesia untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan supaya tidak menimbulkan klaster Covid-19 pada saat masyarakat mengambil bansos.
Sementara itu Kepala Bulog Budi Waseso melaporkan pihaknya mendapatkan bantuan pengangkut dari PT POS Indonesia dan DNR per Kamis ini. Di hari yang sama juga Bulog akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia.
Adapun bantuan beras itu akan diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan. Ia berharap proses penyaluran bantuan beras bisa selesai pada 30 Juli 2021.
Selanjutnya, Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang melaporkan kalau Kemensos telah memberikan data 10 juta penerima bantuan sosial tunai kepada PT POS Indonesia. Setelah itu, PT POS Indonesia tinggal mengirimkan kepada penerima pasca menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kementerian Keuangan.
Adapula bantuan PKH sebanyak 18,8 juta data penerima beras dan 5,9 juta penerima bantuan PPKM siap dikirimkan ke Bank Himbara.
Baca Juga: Lepas Zohri ke Olimpiade Tokyo, Luhut: Lebih Baik Pulang Tinggal Nama daripada Gagal
Selain itu, Luhut juga berpesan supaya penyaluran bansos bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Ia telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk menggunakan kanal komunikasi yang tersedia guna menyiarkan perihal penyaluran bansos tersebut.
"Menteri Kominfo saya titip tadi mengenai sosialisasi ini segera kan udah hebat-hebat nih. Saran saya perlu diinformasikan ke publik apa hasil rapat kita, bagaimana progres penyaluran bansos ini. Saya titip pada bulog beras jangan sampai ada keterlambatan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Blitar, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak