Suara.com - Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara.
Atas dasar itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah serta dinas sosial untuk dapat mengawasi penyalurannya guna menghindari adanya kecurangan data penerima.
Perwakilan dari jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia melaporkan kepada Luhut kalau penyaluran bansos yang terdiri dari uang tunai dan beras Bulog sudah dimulai. Penyaluran bantuan sosial bagi KPM tersebut dikatakan membutuhkan waktu dan harus dibantu pemerintah daerah dalam hal penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," kata Luhut dalam rapat koordinasi bersama menteri dan gubernur Jawa-Bali secara virtual pada Kamis (22/7/2021).
Luhut juga menyampaikan kepada PT POS Indonesia untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan supaya tidak menimbulkan klaster Covid-19 pada saat masyarakat mengambil bansos.
Sementara itu Kepala Bulog Budi Waseso melaporkan pihaknya mendapatkan bantuan pengangkut dari PT POS Indonesia dan DNR per Kamis ini. Di hari yang sama juga Bulog akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia.
Adapun bantuan beras itu akan diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan. Ia berharap proses penyaluran bantuan beras bisa selesai pada 30 Juli 2021.
Selanjutnya, Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang melaporkan kalau Kemensos telah memberikan data 10 juta penerima bantuan sosial tunai kepada PT POS Indonesia. Setelah itu, PT POS Indonesia tinggal mengirimkan kepada penerima pasca menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kementerian Keuangan.
Adapula bantuan PKH sebanyak 18,8 juta data penerima beras dan 5,9 juta penerima bantuan PPKM siap dikirimkan ke Bank Himbara.
Baca Juga: Lepas Zohri ke Olimpiade Tokyo, Luhut: Lebih Baik Pulang Tinggal Nama daripada Gagal
Selain itu, Luhut juga berpesan supaya penyaluran bansos bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Ia telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk menggunakan kanal komunikasi yang tersedia guna menyiarkan perihal penyaluran bansos tersebut.
"Menteri Kominfo saya titip tadi mengenai sosialisasi ini segera kan udah hebat-hebat nih. Saran saya perlu diinformasikan ke publik apa hasil rapat kita, bagaimana progres penyaluran bansos ini. Saya titip pada bulog beras jangan sampai ada keterlambatan."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional