Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menekan kepada pemerintah dapat memperbaiki data Covid-19 saat ini agar lebih akurat. Pasalnya, ia menilai jika data tak akurat PPKM tidak akan pernah berakhir hanya berganti level saja.
"Datanya harus diperbaiki. Datanya turun tapi belum dimasukin datanya. Kalau tak dibenahi akan salah salah pengambilan keputusannya. Misal level diturunkan ternyata hanya datanya salah," kata Pandu saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Pandu mengaku kekinian dirinya melihat data Covid-19 di Indonesia belum akurat. Menurutnya, hal itu terlihat karena sejumlah faktor.
"Ya pastinya lah (data belum akurat), tidak lengkap, terlambat lapor masa lapor terlambat 3 hari sampai 5 hari padahal mau dievaluasi," ungkapnya.
Pandu menyampaikan, persoalan data ini sangat krusial. Ia mengatakan, dalam mempertimbangkan melonggarkan PPKM tidak boleh hanya melihat satu variabel saja.
Menurutnya, jika begitu penerapan PPKM tidak akan pernah berakhir lantaran salah melihat data.
"Yang menjadi krusial datanya harus akurat kalau testingnya atau kasusnya rendah tapi testingnya turun ya bingung kan. Ini bener turun atas karena testing," tuturnya.
"Dengan demikian PPKM tidak akan pernah berakhir dia cuma pindah level saja. Mungkin ke rendah dua atau satu. Mungkin dengan demikian bisa ditingkatkan lagi jadi lebih mudah," sambungnya.
Lebih lanjut, soal kini PPKM diberikan level, Pandu menyatakan setuju saja. Namun ia menekan kembali soal data yang menjadi indikator.
Baca Juga: Sindir Rizal Ramli, Ferdinand: Kacamatamu Terlalu Rabun Untuk Melihat Kenyataan
"Yang penting walau pun ganti nama dan mudah dipahami tetap kalau data indikator tidak diperbaiki itu akan lebih membahayakan. Datanya harus akurat," tandasnya.
PPKM 4
Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, PPKM Level 4 mulai digunakan hingga pada 25 Juli 2021.
Luhut mengklaim, Jokowi mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM level 4 untuk menyederhanakan makna.
"Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM Darurat ataupun mikro, namun yang sederhana, PPKM Level 4. Itu berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Marves, Rabu (21/7/2021).
Berita Terkait
-
Soal Seruan Aksi Kritik Jokowi, Ade Armando: Mahasiswa Dungu Dimanfaatkan Politisi Busuk
-
Sindir Rizal Ramli, Ferdinand: Kacamatamu Terlalu Rabun Untuk Melihat Kenyataan
-
Rizal Ramli Minta Jokowi Hentikan BuzzeRp, Ferdinand: Kacamatamu Terlalu Rabun
-
Jika PPKM Tidak Diperpanjang, Denny Darko: Sesuatu Hal Yang Gawat, Ada Kabar Buruk
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan