Suara.com - Sebagian warga Jalan Sasak, kawasan wisata religi Ampel, Surabaya, mengibarkan bendera putih. Mereka mengatakan sudah menyerah dengan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.
“Dengan saya memakai bendera putih ini menandakan bahwa kita menyerah. Menyerah dengan keaadaan yang terjadi dengan aturan yang pemerintah bikin,” kata warga bernama Fahim Ady kepada beritajatim.com.
Fahim mengatakan PPKM darurat berdampak serius pada penghasilan pedagang kawasan wisata religi Ampel. Dia berkata, "bahkan ada yang satu minggu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, terus bagaimana nasib rakyat-rakyat kecil.”
Omzet pedagang di kawasan religi Ampel dikatakannya menurun drastis hingga 95 persen. Dia mengatakan di dalam pasar terdapat pelarangan tidak boleh ada toko yang buka.
“Omzet menurun drastis, selama PPKM darurat ada yang tutup ada yang buka. Kalau buka sampai jam 8 malam dan ini sangat berpengaruh. Ya itu tadi bahkan ada yang seminggu tidak mendapatkan penghasilan, sedangkan mereka mempunyai anak dan istri yang setiap hari harus belanja dan punya anak mereka harus membayar sekolah terus bagaimana kalau pemerintah tidak peka terhadap semua ini,” kata dia.
Pedagang bernama Yasmin mengatakan mengalami penurunan omzet mencapai 95 persen.
“Yo munting Pak, PPKM darurat ini berdampak penurunan omzet hingga 95 persen bahkan pernah sama sekali tidak ada orang masuk,” kata dia.
Protes terhadap pengambil kebijakan dia lakukan dengan mengibarkan bendera putih dan merekamnya, lalu tersebar ke media sosial.
“Video dibuat semalam, dibuat secara mendadak atau spontan. Berawal saat kita berbicara dan berdiskusi terus kita melihat keadaan sampai kapan kita seperti ini, kalau bukan kita siapa lagi yg bergerak mewakili aspirasi masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Forum Warteg hingga Pedagang Pasar: Mana Bansos Tak Kunjung Diberikan, Hoaks Saja!
“Apalagi ada rencana diperpanjang terus kita mau makan apa? Rakyat mau berbuat apa kalau pemerintah tidak memperhatikan atau tidak memsubsidi rakyat disekitar kita,” dia menambahkan.
Dia dan warga lainnya berharap kepada pemerintah mendengarkan persoalan yang dihadapi warga. Dia berharap persoalan yang dihadapi warga dicarikan solusi.
“Agar apa? agar lebih ditinjau lagi dengan masalah tentang PPKM ini. Kalau bisa diberhentikan PPKM,” kata dia.
Yasin berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan bisa diberikan secara merata agar rakyat kecil bisa survive menghadapi pandemi ini.
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan