Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai munculnya poster seruan Aksi Nasional tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game' merupakan kepentingan politik belaka.
Dia meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi.
"Saya menilai ada pihak-pihak yang mencoba mengambil kesempatan di tengah kesulitan yang ada. Tidak jelas apa target yang ingin dicapai. Yang jelas, secara politis itu pasti tidak menguntungkan pemerintah," kata Saleh kepada Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Saleh menilai seruan aksi nasional tersebut tidak jelas, lantaran tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau pun elemen perwakilan yang mengajak.
"Kalau pun ada yang menganggap serius, pihak yang mengajak belum tentu serius. Bisa jadi, mereka pun tidak ada rencana turun. Poster dibuat mungkin hanya untuk membuka wacana dan diskursus di medsos," tuturnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi atas adanya seruan aksi nasional tersebut. Ia meminta masyarakat selektif terima informasi.
"Informasi seperti itu harus disaring. Jangan di-sharing sembarang. Belum tentu kondusif di tengah suasana pandemi seperti ini," katanya.
Lebih lanjut, Saleh menyarankan kepada aparat kepolisian untuk mengusut dalang dibalik adanya seruan Aksi Nasional tolak PPKM tersebut.
"Kepolisian perlu mengungkap motif dibalik pembuatan poster tersebut. Jika ada yang dinilai tidak sesuai dengan aturan, kepolisian boleh saja memprosesnya sesuai ketentuan," ujarnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Ini Sedih Muncul Seruan Demo Tolak PPKM: Agenda Mengorbankan Rakyat!
"Kita kan lagi berjuang melawan covid. Sudah semestinya semua orang berpartisipasi. Kalaupun tidak berpartisipasi secara langsung, minimal tidak membuat gaduh," sambungnya.
Seruan Aksi
Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (25/7/2021) besok. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.
Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.
Imbauan Polisi
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu