Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Level 4

1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan)
2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik)
3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat
4. Perhotelan non penanganan karantina
5. Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan
6. Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut ini:

• Untuk huruf (a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. 
• Untuk huruf (b) sampai dengan huruf (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf
• Untuk huruf (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. 

2. Esensial pada sektor pemerintahan:

Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. 

3. Sektor kritikal seperti: 

1. kesehatan
2. keamanan dan ketertiban
3. penanganan bencana
4. energi
5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
7. pupuk dan petrokimia
8. semen dan bahan bangunan
9. obyek vital nasional
10. proyek strategis nasional
11. konstruksi (infrastruktur publik)
12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut ini: 

• Untuk huruf (a) dan huruf (b) dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.
• Untuk huruf (c) sampai dengan huruf (l) dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% persen staf. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitaan menyebutkan istilah PPKM darurat bakal diganti dengan PPKM Level 4 dan Level 3. Pembagian level ini ditentukan berdasarkan asesmen dari masing-masing daerah.

Namun Inmendagri tidak memberikan kriteria yang jelas kapan suatu daerah masuk dalam kategori PPKM Level 4 dan kapan masuk dalam kategori PPKM Level 3. Seluruh aturan yang tertuang dalam Imendagri berlaku untuk PPKM Level 4 dan Level 3.

Seperti itulah perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 yang perlu diketahui setiap lapisan masyarakat.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Baca Juga: Epidemiolog Sebut PPKM Bisa Dilonggarkan Perlahan, Non-Esensial Tetap Harus WFH