Suara.com - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai tidak masalah jika PPKM Level 4 lanjutan dari PPKM Darurat dilonggarkan dengan pertimbangan ekonomi masyarakat yang semakin kritis akibat pandemi Covid-19.
Ia mengatakan pelonggaran yang akan dilakukan harus dibarengi komitmen pemerintah untuk memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) serta mengakselerasi vaksinasi Covid-19.
"Menurut saya tidak masalah kalau PPKM ini diakhiri dengan pertimbangan masalah ekonomi, kita tidak akan kuatlah berlama-lama dengan perbatasan ini, tapi menemukan kasus sebanyak mungkin itu wajib, testingnya harus dilipatgandakan," kata Dicky Budiman saat dihubungi Suara.com, Minggu (25/7/2021).
Dicky Budiman menegaskan pelonggaran yang dilakukan pun tidak boleh langsung terlalu longgar, misalnya pekerja non-esensial harus tetap diwajibkan bekerja dari rumah.
"WFH tetap 80 persen untuk yang bisa tetap WFH (non esensial), aktivitas bepergian ke luar kota tetap dibatasi, pemerintah harus memperkuat testing dan vaksinasi," tuturnya.
Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk semakin taat protokol kesehatan saat beraktivitas jika dilonggarkan, serta segera ikuti vaksinasi.
"Kita harus realistis dengan kondisi masyarakat dan pemerintah yang terbatas, jadi pilih strategi yang memiliki daya untuk semua sektor kesehatan dan ekonomi, 3T plus vaksinasi, masyarakat juga harus kuat 5M-nya," tukasnya.
Dicky Budiman mengingatkan meski jumlah penambahan kasus positif stabil tidak naik dan tidak turun, PPKM Darurat selama 3 pekan ini berdampak baik namun belum signifikan.
"PPKM ini punya dampak, kasus positif menurun, mobilitas masyarakat menurun, tapi kalau disebut sudah optimal atau berdampak besar ya belum, karena tes positivity ratenya masih tinggi dan faskes masih penuh," pungkas Dicky Budiman.
Baca Juga: Ini Data COVID-19 Selama PPKM Level 4, Akan Dilonggarkan Atau Diperpanjang Lagi?
Diketahui, masa berlaku perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kekinian disebut PPKM Level 4 akan berakhir pada Minggu (25/7/2021) hari ini.
Namun, hingga pagi ini pemerintah pusat belum memutuskan PPKM Level 4 akan diperpanjang atau tidak.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan akan melonggarkan PPKM untuk kegiatan ekonomi jika sampai 25 Juli 2021 kasus pandemi Covid-19 terus menurun.
Berita Terkait
-
Evaluasi WFH ASN di Jakarta, Pramono Anung: Kemacetan Turun Drastis
-
Dilema WFH Sehari: Bukti Kita Masih Dinilai dari Absen Kehadiran, Bukan Hasil Kerja
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Tegukan Maut di Balik 'Klaim' Kebugaran: Mengapa Minum Oli Adalah Bunuh Diri Medis?
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Dirut KAI Pastikan Tak Ada Pegawai Jadi Korban dalam Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
-
Saksi Mata Kecelakaan KRL Bekasi ke Media Asing: Semua Terjadi Sekejap Mata
-
Penampakan Pagi di Bekasi Timur: Lokomotif KA Argo Bromo Mulai Dipisahkan dari KRL
-
Green SM Buka Suara soal Kecelakaan Maut Bekasi Timur, Tegaskan Dukung Investigasi
-
Mendagri Ajak Pemda di Tanah Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan
-
Taksi Diduga Picu Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Menhub Serahkan Investigasi ke KNKT
-
Media Asing soal Kecelakaan KA vs KRL di Bekasi: Kecelakaan Kereta Api Mematikan di Indonesia
-
Revisi UU Pemilu Didorong Transparan dan Segera Dibahas, DPR Soroti Jangan Ada 'Ruang Gelap'
-
Evakuasi Korban Tabrakan KRL vs KA Argo Bromo Masih Berlangsung, Kantong Jenazah Terus Berdatangan
-
Target 4 Tahun Jadi 1,5 Tahun, DPR Puji Kecepatan Mentan Amran Wujudkan Swasembada Beras!