Suara.com - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP KK) Komite Kota Jakarta menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pemberian hak itu dinilai AMP sebagai solusi yang demokratis menyangkut permasalhan West Papua.
Dalam keterangan tertulisnya, Toly W mewakili AMP KK menyampaikan ada 11 tuntutan. Salah satunya ialah berkaitan dengan pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri.
Toly menjelaskan mengapa kemudian perjuangan bangsa Papua perlu didukung. Pertama kata dia, dukungan itu dianggap sebagai sebuah sikap bahwa mereka tidak mendukung segala bentuk penjajahan, pembunuhan, dan perampasan tanah oleh pemerintah Indonesia lewat tindakan kekerasan oleh militer.
"Kedua, usaha untuk memukul kekuasaan borjuis-kapitalis nasional Indonesia, dan ketiga usaha untuk merebut anti demokrasi yang sudah lama diinjak mati oleh pemerintah monarki konstitusional (borjuis-kapitalis) Indonesia dan militerisme," tuis Toly dalam keterngannya, Selasa (27/7/2021).
Selain menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri, AMP menyebutkan tuntuan lain. Di antarnya mereka meminta agar Indonesia menarik militer organik dan non organik dari wilayah West Papua. Pembukaan akses jurnalis nasional dan internasional di wilayah West Papua juga masuk dalam tuntutan.
Termasuk tuntutan agar pemerintah membebaskan Roland Levy, Kelvin Molama, Voctor Yeimo dan seluruh tahanan politik atau tapol Papua tanpa syarat. "Sekarang juga," ujar Toly.
Berpindah ke tuntutan lain, yakni permintaan kepada pemerintah Indonesia agar mencabut Otonomi Khusus Papua Jilid II. AMP menuntun pemerintah Indonesia menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM di wilayah West Papua.
"Hentikan tindakan represif terhadap Gerakan Rakyat West Papua, stop tindakan rasialisme dan rasisme terhadap rakyat West Papua, hentikan perampasan tanah adat di wilayah West Papua," kata Toly.
Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan dekriminalisasi, kriminalisasi terhadap mahasiswa papua dan solidaritas rakyat Indonesia untuk West Papua. Terakhir, tuntutan menutup PT Freeport.
Baca Juga: Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
Tutup PT Freeport dan seluruh anak perusahaannya di seluruh wilayah West Papua," tandas Toly.
Berita Terkait
-
Komandan Lanud Beberkan Nama TNI yang Injak Kepala Warga Papua, Serda Dimas dan Prada Vian
-
Veronica Koman Desak TNI yang Injak Kepala Orang Papua Diadili di Pengadilan Sipil
-
Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
-
Piting hingga Injak Kepala Orang Papua Difabel di Trotoar, 2 Prajurit TNI AU Kini Ditahan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu