Suara.com - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP KK) Komite Kota Jakarta menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pemberian hak itu dinilai AMP sebagai solusi yang demokratis menyangkut permasalhan West Papua.
Dalam keterangan tertulisnya, Toly W mewakili AMP KK menyampaikan ada 11 tuntutan. Salah satunya ialah berkaitan dengan pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri.
Toly menjelaskan mengapa kemudian perjuangan bangsa Papua perlu didukung. Pertama kata dia, dukungan itu dianggap sebagai sebuah sikap bahwa mereka tidak mendukung segala bentuk penjajahan, pembunuhan, dan perampasan tanah oleh pemerintah Indonesia lewat tindakan kekerasan oleh militer.
"Kedua, usaha untuk memukul kekuasaan borjuis-kapitalis nasional Indonesia, dan ketiga usaha untuk merebut anti demokrasi yang sudah lama diinjak mati oleh pemerintah monarki konstitusional (borjuis-kapitalis) Indonesia dan militerisme," tuis Toly dalam keterngannya, Selasa (27/7/2021).
Selain menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri, AMP menyebutkan tuntuan lain. Di antarnya mereka meminta agar Indonesia menarik militer organik dan non organik dari wilayah West Papua. Pembukaan akses jurnalis nasional dan internasional di wilayah West Papua juga masuk dalam tuntutan.
Termasuk tuntutan agar pemerintah membebaskan Roland Levy, Kelvin Molama, Voctor Yeimo dan seluruh tahanan politik atau tapol Papua tanpa syarat. "Sekarang juga," ujar Toly.
Berpindah ke tuntutan lain, yakni permintaan kepada pemerintah Indonesia agar mencabut Otonomi Khusus Papua Jilid II. AMP menuntun pemerintah Indonesia menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM di wilayah West Papua.
"Hentikan tindakan represif terhadap Gerakan Rakyat West Papua, stop tindakan rasialisme dan rasisme terhadap rakyat West Papua, hentikan perampasan tanah adat di wilayah West Papua," kata Toly.
Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan dekriminalisasi, kriminalisasi terhadap mahasiswa papua dan solidaritas rakyat Indonesia untuk West Papua. Terakhir, tuntutan menutup PT Freeport.
Baca Juga: Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
Tutup PT Freeport dan seluruh anak perusahaannya di seluruh wilayah West Papua," tandas Toly.
Berita Terkait
-
Komandan Lanud Beberkan Nama TNI yang Injak Kepala Warga Papua, Serda Dimas dan Prada Vian
-
Veronica Koman Desak TNI yang Injak Kepala Orang Papua Diadili di Pengadilan Sipil
-
Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
-
Piting hingga Injak Kepala Orang Papua Difabel di Trotoar, 2 Prajurit TNI AU Kini Ditahan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
HNW Kecam Keras Sahur On The Road di Jombang, Pakai Sound Horeg dan Penari Seksi?
-
Sudah 31 Kecelakaan dalam Sebulan, KAI Daop 1 Minta Warga Tak Ngabuburit di Jalur Kereta
-
6 Fakta Terkini Banjir Bali: Sanur Terparah hingga Status Siaga Gelombang 4 Meter
-
ICW Desak KPK Awasi Ketat SPPG Polri, Ada Potensi Uang Negara Hilang Hingga Rp2 Triliun?
-
Diduga Main Asal Belok, Pengendara Ojol Luka Parah Dihantam Bus Transjakarta
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Lapangan Padel di Jakarta Wajib Pasang Peredam Suara, Jika Tidak Siap-Siap Kena Sanksi!