Suara.com - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP KK) Komite Kota Jakarta menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pemberian hak itu dinilai AMP sebagai solusi yang demokratis menyangkut permasalhan West Papua.
Dalam keterangan tertulisnya, Toly W mewakili AMP KK menyampaikan ada 11 tuntutan. Salah satunya ialah berkaitan dengan pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri.
Toly menjelaskan mengapa kemudian perjuangan bangsa Papua perlu didukung. Pertama kata dia, dukungan itu dianggap sebagai sebuah sikap bahwa mereka tidak mendukung segala bentuk penjajahan, pembunuhan, dan perampasan tanah oleh pemerintah Indonesia lewat tindakan kekerasan oleh militer.
"Kedua, usaha untuk memukul kekuasaan borjuis-kapitalis nasional Indonesia, dan ketiga usaha untuk merebut anti demokrasi yang sudah lama diinjak mati oleh pemerintah monarki konstitusional (borjuis-kapitalis) Indonesia dan militerisme," tuis Toly dalam keterngannya, Selasa (27/7/2021).
Selain menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri, AMP menyebutkan tuntuan lain. Di antarnya mereka meminta agar Indonesia menarik militer organik dan non organik dari wilayah West Papua. Pembukaan akses jurnalis nasional dan internasional di wilayah West Papua juga masuk dalam tuntutan.
Termasuk tuntutan agar pemerintah membebaskan Roland Levy, Kelvin Molama, Voctor Yeimo dan seluruh tahanan politik atau tapol Papua tanpa syarat. "Sekarang juga," ujar Toly.
Berpindah ke tuntutan lain, yakni permintaan kepada pemerintah Indonesia agar mencabut Otonomi Khusus Papua Jilid II. AMP menuntun pemerintah Indonesia menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM di wilayah West Papua.
"Hentikan tindakan represif terhadap Gerakan Rakyat West Papua, stop tindakan rasialisme dan rasisme terhadap rakyat West Papua, hentikan perampasan tanah adat di wilayah West Papua," kata Toly.
Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan dekriminalisasi, kriminalisasi terhadap mahasiswa papua dan solidaritas rakyat Indonesia untuk West Papua. Terakhir, tuntutan menutup PT Freeport.
Baca Juga: Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
Tutup PT Freeport dan seluruh anak perusahaannya di seluruh wilayah West Papua," tandas Toly.
Berita Terkait
-
Komandan Lanud Beberkan Nama TNI yang Injak Kepala Warga Papua, Serda Dimas dan Prada Vian
-
Veronica Koman Desak TNI yang Injak Kepala Orang Papua Diadili di Pengadilan Sipil
-
Sebar Video TNI Injak Kepala Orang Papua Difabel, Akun Twitter Victor Mambor Hilang
-
Piting hingga Injak Kepala Orang Papua Difabel di Trotoar, 2 Prajurit TNI AU Kini Ditahan
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah Kantongi! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga