Suara.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan izin bagi warung makan seperti Warteg dan sejenisnya untuk beroperasi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Namun ada sejumlah syarat dan ketentuan sebagai pembatasan operasional.
Aturan operasional Warteg tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Nomor 402 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 pada sektor PPUKM. Regulasi tersebut diteken oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PPKUKM Andri Yansyah pada Senin (26/7/2021).
Salah satu ketentuannya adalah mewajibkan pedagang di warung makan sekaligus pengunjungnya divaksin Covid-19. Penerapan protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan.
"Penerapan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat dengan memperhatikan 5 M. Pelaku usaha/pedagang dan pengunjung harus sudah divaksin covid-19," ujar Andri dalam SK tersebut, Kamis (29/7/2021).
Jam operasional warung makan UMKM ini juga hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Lalu maksimal bagi pengunjung menyantap makanan di dalam ruangan juga hanya 20 menit.
"Maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit dengan prokes yang ketat," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya tak mungkin memantau setiap warung makan di Jakarta. Apalagi tempat seperti warteg di ibu kota begitu banyak.
Hal ini dikatakan Riza untuk menanggapi soal pengawasan aturan makan 20 menit di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Aturan ini telah diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan sampai 2 Juli mendatang.
"Tidak mungkin setiap warung makan dihadirkan petugas," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7/2021) malam.
Baca Juga: Mengerikan Banget! 5 Bahaya Makan di Warteg 20 Menit
Riza pun menyebut aturan ini mengandalkan kesadaran dari tiap masyarakat. Meski tak dipantau langsung, warga harus tetap menaati makan maksimal 20 menit.
Begitu juga dengan pengelola tempat makan tak boleh mengizinkan lebih dari tiga orang makan bersamaan. Jam operasional juga maksimal hanya sampai 20.00 WIB.
"Jadi butuh yang namanya kesadaran, jadi melawan pandemi Covid ini butuh kerjasama yang baik, sinergi kolaborasi kebersamaan saling dukung saling bantu tolong menolong dan yang paling penting adalah kesadaran kita," katanya.
Kebijakan ini juga bertujuan tidak membuat warga berlama-lama di warung makan. Apalagi ketika menyantap hidangan, pasti lepas masker dan kerap melakukan interaksi langsung.
"Jadi kalau kita santai berleha-leha dapat menimbulkan masalah penularan bahkan kematian bagi orang lain, bahkan diri kita sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025