Suara.com - Beredar pesan WhatsApp disertai narasi yang menyebutkan Pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap penderitaan rakyat Tiongkok dibandingkan rakyat NKRI.
Pesan tersebut beredar disertai dengan sebuah artikel berjudul 'Pemerintah Pusat Kirim Bantuan Rp 224 Miliar Untuk Tangani Banjir di Cina Tengah'.
Sementara itu narasi dalam pesan tersebut mengklaim pemerintahan Jokowi tidak peduli dengan rakyat Indonesia.
Pemerintahan Jokowi dinilai lebih peduli dengan Republik Rakyat Tiongkok.
Berikut narasi pesan tersebut.
"Betapa amat sangat pedulinya pemerintahan Jokowi terhadap penderitaan rakyat RRT. Padahal, ada jutaan rakyat NKRI yang nggak kebagian bansos dan terancam mati kelaparan."
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id--jaringan Suara.com, klaim yang menyebutkan Pemerintahan Jokowi memberikan bantuan Rp 224 miliar untuk China adalah klaim yang salah.
Baca Juga: CEK FAKTA: Dua Sejoli Lakukan Hal Tak Senonoh di Masjid Usai Salat Idul Adha, Benarkah?
Artikel tersebut merupakan milik Tempo.co dengan judul yang sama dan tayang pada 23 Juli 2021.
Isi artikel tersebut menjelaskan tentang sejumlah wilayah di China yang mengalami bencana banjir dan menelan banyak korban jiwa.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan bantuan sebesar Rp 224 miliar.
Dalam artikel tersebut yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan China yang mengalokaikan 100 juta yuan (Rp 224 miliar) bantuan bencana untuk Provinsi Henan akibat hujan lebat dan banjir.
Pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam artikel tersebut ialah pemerintah pusat China.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan klaim yang menyebut Pemerintah Jokowi memberikan bantuan Rp 224 miliar untuk China adalah klaim yang keliru.
Dalam artikel bukanlah pemerintah pusat Indonesia melainkan Kementerian Keuangan China yang mengalokasikan 100 juta yuan atau Rp 224 miliar.
Klaim dalam pesan WhatsApp tersebut termasuk klaim yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
Viral Salam Jari Tengah Anak Anggota DPRD ke Satpol PP
-
Viral Anak Anggota Dewan PKS Acungkan Jari Tengah ke Satpol PP Saat Sosialisasi PPKM
-
Pacaran 7 Tahun tapi Gagal Nikah, Kisah Cinta Wanita Ini Endingnya Diluar Dugaan
-
Viral Istri Pergoki Suami Selingkuh saat Vaksinasi, Batal Disuntik Malah Perang Kursi
-
Salut! Demi Bisa Vaksin, Lelaki Tua Ini Rela Kayuh Sepeda Sejauh 15 Kilometer
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan