YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!

Suara.com - Penempatan personel TNI untuk pengamanan gedung DPR RI dinilai justru membangun 'benteng' tak kasat mata antara rakyat dan para wakilnya. 

Alih-alih memberi rasa aman, langkah ini dikritik karena menciptakan jarak psikologis dan suasana mencekam.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, menyebut keberadaan militer di parlemen menunjukkan situasi yang kontradiktif.

"Dengan dijaga oleh tentara, ini menjauhkan wakil rakyat, para anggota DPR dengan masyarakatnya. Masyarakat justru takutnya kayak semacam seolah-olah situasinya enggak aman harus ada tentara, seperti berasa darurat militer," kata Arif saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, penugasan ini juga tidak sejalan dengan tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sipil pasca-demo, yang salah satu poinnya menarik TNI dari ranah pengamanan sipil. 

"Alih-alih menjawab tuntutan itu, yang terjadi justru malah sekarang ini kan gejalanya militer justru ditempatkan di urusan-urusan sipil," kata Arif.

YLBHI mendesak agar militer segera ditarik dan dikembalikan ke fungsi pertahanan sesuai amanat UU TNI. 

"Penjagaan cukup oleh kepolisian. Selama ini saja tidak dijaga tentara saja masyarakat kesulitan untuk ke DPR. Dan sudah takut, khawatir ke DPR karena penjagaannya sangat ketat dan berlapis," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, personel TNI akan tetap disiagakan untuk menjaga simbol kedaulatan negara, khususnya di Gedung DPR RI serta instansi pemerintah vital lainnya. 

Baca Juga: Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan

Penjagaan ini akan terus berlanjut hingga situasi dinilai benar-benar kondusif, meskipun kondisi Ibu Kota saat ini mulai disebut stabil. 

"TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti... bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Mengenai durasi penjagaan, ia menyebut hal ini akan berlangsung hingga situasi lebih kondusif lagi, meskipun kondisi Ibu Kota saat ini mulai disebut stabil pasca-dinamika politik belakangan ini. 

Saat ditanya lebih lanjut apakah ini berarti situasi saat ini belum sepenuhnya aman, Sjafrie menjawab secara diplomatis.

"Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat," ujarnya.